Pemprov Malut Turut dalam Rakorwil TPID Tingkat Provinsi se-Sulampua
MAKASSAR - Untuk memperkuat Koordinasi Pengendalian Inflasi melalui Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), Pemerintah Provinsi Maluku Utara turut dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), di Hotel The Rinra, Makassar, pada akhir pekan lalu (25/03/2022)
Rakorwil TPID Provinsi Se – Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua) ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
Gubernur Sulawesi Selatan, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan Rakorwil TPID ini sangat strategis, karena dihadiri oleh seluruh TPID di Tingkat Provinsi Sulampua, hal ini sebagai upaya menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan baik di tingkat produsen maupun pada konsumen.
Selain itu juga, Rakorwil membahas pendistribusian pangan agar inflasi dapat terkendali, termasuk menghadapi bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di lapangan, maka penting suatu daerah yang surplus dan yang defisit bersinergi, dalam melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Sulampua.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sulsel memaparkan bahwa di awal tahun 2022, inflasi di wilayah Sulampua relatif terkendali, yakni pada level 2,32 persen (yoy) dan berada dalam rentang sasaran target Inflasi Nasional (3+-1%, yoy).
Inflasi Sulampua sampai dengan bulan Februari 2022 masih rendah, namun memasuki bulan Maret ini, terdapat indikasi kenaikan inflasi komoditas pangan, dan jelang memasuki April 2022 akan ada potensi peningkatan inflasi akibat adanya HBKN dan rencana kenaikan PPN.
“Adapun komoditas bahan pangan yang secara persisten menyumbang inflasi Sulampua selama 3 tahun terakhir diantaranya adalah Cabai Rawit, Minyak Goreng, Ikan, Gula Pasir dan Daging Ayam Ras” " ungkapnya.
Terpisah, Pemprov Maluku Utara, melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Ir. Sri Hariyanti Hatari, ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, pada Senin (28/3/22) kemarin mengatakan, dalam Rakorwil TPID itu, Ia mewakili Malut untuk menyampaikan bagaimana strategi pengendalian inflasi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri di Maluku Utara.
Ia menambahkan, ada berapa point yang disampaikan saat itu, terkait bagaimana kondisi perekonomian Maluku Utara pada triwulan 1 (pertama) di bulan Februari tahun 2022.
Diketahui pada bulan Februari 2022 Maluku Utara mengalami deflasi sebesar 1,11 persen dengan IHK sebesar 107,13 (Ternate sebagai basis data).
"Dari tingkat Inflasi Tahun Kalender Februari 2022, (Februari 2022 terhadap Desember 2021) sebesar-1,33 persen dan Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun (Februari 2022 terhadap Februari 2021) sebesar, 99 persen.
Namun, pada Februari 2022 juga Malut mengalami Inflasi yang terjadi pada dua kelompok pengeluaran, kemudian Deflasi pada tiga kelompok pengeluaran dan enam kelompok pengeluaran Stagnan, "paparnya.
Meski demikian, lanjut Asisten Sri Hatari, Kondisi Perekonomian Maluku Utara terdapat 2 (Dua) kelompok pengeluaran penyebab inflasi adalah Kelompok perlengkapan, peralatan & pemeliharaan rumah tangga sebesar 0,42 persen, dan Kelompok Kesehatan sebesar 0,02 persen.
Sedangkan, tiga kelompok pengeluaran penyebab Deflasi yaitu; Kelompok makan, minum dan tembakau sebesar 2,01 persen, Kelompok Transpotasi sebesar 3.73 persen, dan Kelompok perawatan pribadi dan jasa lain sebesar 0,14 persen.
“Kemudian pada enam kelompok yang stagnan diantaranya, di triwulan pertama ada Kelompok pakaian dan alas kaki, Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, Kelompok Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, Kelompok rekreasi olahraga dan budaya, Kelompok pendidikan, dan Kelompok penyedia makan dan minum/restoran” urainya.
Berdasarkan hasil Rakorwil TPID se-Sulampua, masing-masing daerah diarahkan untuk perlu mengimplementasikan KAD dengan menyiapkan pendukung yang kuat melalui updating Neraca Pangan Bulanan per Daerah di Sulampua untuk mendorong keterlibatan BUMD/Bulog maupun distributor daerah.
“Tak hanya itu, daerah harus memiliki data dan updating data Neraca Pangan serta mengaktifkan Satgas Pangan untuk memantau dan mengawasi Distributor, sehingga tidak terjadi penimbunan pangan" tutur Asisten II Sri Hatari. (*/Atr/red)
