Forum Dialog Pemimpin Maluku Utara: Laut Harus Dijaga Dari Praktek Pengeboman Ikan

RP/III/27.11.2025/PROVMALUT
#Forum Dialog Pemimpin Maluku Utara: Laut Harus Dijaga Dari Praktek Pengeboman Ikan.#

TERNATE - Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, Ir. Sri Haryanti Hatari,M.Si, mewakili Gubernur Maluku Utara, membuka dengan resmi Forum Dialog Pemimpin Maluku Utara dengan tema "Deklarasi Laut Maluku Utara Bebas dari Praktek Pengeboman Ikan," bertempat di Ruang Pertemuan Halmahera A,Hotel Bela, Kamis (27/11/25).

Dalam sambutannya, Sri Hatari menekankan pentingnya menjaga laut Maluku Utara dari praktek pengeboman ikan yang merusak lingkungan dan ekosistem laut. "Laut Maluku Utara yang luas dan kaya akan sumber daya alam harus kita jaga dan lindungi dari praktek pengeboman ikan yang merusak," ujarnya.

Sri Hatari juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi Maluku Utara telah membentuk tim gabungan untuk mengawasi dan menindaklanjuti praktek pengeboman ikan di laut Maluku Utara. "Kami juga akan meningkatkan pengawasan berbasis kearifan lokal dan melibatkan masyarakat nelayan dalam menjaga laut kita," katanya.

"Dengan deklarasi ini, kami berharap laut Maluku Utara dapat menjadi lebih aman dan berkelanjutan untuk generasi masa depan," ujar Sri Hatari

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (PKMK), Abdul Halim,Ph.D, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PKMK telah melakukan studi di beberapa negara, termasuk Kroasia, yang memiliki kemiripan dengan Maluku Utara dalam hal pengelolaan sumber daya laut. "Kami ingin melihat Maluku Utara dapat mencontoh hal-hal baik yang diterapkan oleh pemerintah Kroasia dalam mengelola sumber daya laut," katanya.

"Dengan deklarasi ini, kami berharap laut Maluku Utara dapat menjadi lebih aman dan berkelanjutan untuk generasi masa depan," ujar Abdul Halim.

PKMK juga telah melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengembangkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. "Kami berharap kerjasama ini dapat menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia," katanya.

Forum Dialog Pemimpin Maluku Utara ini juga menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan praktek pengeboman ikan di laut Maluku Utara. Rekomendasi ini akan disampaikan kepada Gubernur Maluku Utara untuk ditindaklanjuti.

Forum ini dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk TNI dan Polri, dan masyarakat nelayan.Acar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen bersama dalam menjaga laut Maluku Utara dari praktek pengeboman ikan. (HUMAS-ADPIM)

Dokumentasi Kegiatan Klik Di sini