Pj Gubernur Malut Menyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 Fokus Pembangunan Berkelanjutan

SOFIFI _ Penjabat Gubernur Maluku Utara, Drs. H. Samsuddin A Kadir, M. Si menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun 2025. Berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara, Senin (15/7/2024).

Pembangunan berkelanjutan menjadi fokus sebab pada Tahun 2024 merupakan tahun pergantian gubernur lama ke gubernur baru, sehingga memastikan keberlanjutan dalam pembangunan mestinya menajdi prioritas kebijakan.

"Pemerintah Daerah telah menguraikan rencana strategis untuk menghadapi tantangan pembangunan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang tersedia, dengan memprioritaskan pembangunan berkelanjutan, " kata Pj Gubernur dalam pidatonya.

Menurutnya, rencana pembangunan tahun depan akan difokuskan pada empat prioritas utama, yang meliputi persiapan fondasi transformasi sosial, pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan tata kelola birokrasi, serta dukungan bagi transformasi sosial dan ekonomi yang lebih baik.

"Untuk mencapai tujuan  ini, Provinsi Maluku Utara telah menetapkan sejumlah indikator makro pembangunan. Diantaranya adalah target Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,12, dengan target laju pertumbuhan ekonomi mencapai 14,90% hingga 16,00%," jelasnya.

Selain itu, pendapatan per kapita diharapkan dapat mencapai antara 89,52 hingga 89,71 juta rupiah, sementara tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka juga ditargetkan untuk mengalami penurunan signifikan.

"Secara spesifik, Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 menggambarkan bahwa pendapatan daerah diestimasi mencapai lebih dari 3,250 triliun rupiah, sementara belanja daerah direncanakan sekitar 3,219 triliun rupiah dengan surplus sebesar 30 miliar rupiah, " ungkapnya.

Pembiayaan daerah juga telah dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan keseimbangan keuangan yang sehat, dengan komponen seperti SiLPA tahun sebelumnya yang mencapai 10 miliar rupiah.

"Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas, sejalan dengan komitmen untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," harapnya.

Dalam penutupannya, penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 diserahkan kepada Dewan untuk tahap diskusi dan persetujuan lebih lanjut.

Penandatanganan pakta integritas KUA-PPAS Tahun 2025 juga menegaskan komitmen bersama dalam menjalankan tugas dengan integritas, kejujuran, dan bebas dari praktik korupsi. (Ong/Js)