Jaga Stabilitas Ekonomi Rakyat, Pemprov Malut Perjuangkan Tambahan Kuota BBM dan LPG di Hadapan Komisi XII DPR RI

RP/IV/23.04.2026/PROVMALUT
#Jaga Stabilitas Ekonomi Rakyat, Pemprov Malut Perjuangkan Tambahan Kuota BBM dan LPG di Hadapan Komisi XII DPR RI#

TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat tetap aman di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu. Mewakili Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov), Drs. Samsuddin A. Kadir, menghadiri rapat bersama Komisi XII DPR RI, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga di Halmahera Ballroom, Bela Hotel Ternate, Kamis (23/04).

Dalam pertemuan strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara membawa misi khusus, memastikan denyut nadi ekonomi rakyat kecil—mulai dari nelayan, petani, hingga pelaku UMKM—tidak tercekik oleh kelangkaan BBM maupun lonjakan harga kebutuhan pokok.

Dihadapan Ketua Tim Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, Sekprov Samsuddin menyampaikan pesan khusus dari Gubernur mengenai pentingnya perlindungan bagi masyarakat lapisan bawah. Sekprov menyoroti bagaimana perubahan jalur distribusi LPG dari Surabaya ke Ambon (Wayame) sempat memicu kekhawatiran akan kenaikan harga di pasar yang mencapai 40 persen.

"Ibu Gubernur berpesan agar masyarakat kecil jangan sampai terbebani. Meskipun pengguna LPG rumah tangga kita kecil, namun penggerak ekonomi kita seperti penjual roti, warung lalapan, dan UMKM sangat bergantung pada energi ini. Jika energi naik, harga pangan ikut naik, dan itu akan sangat memukul hati masyarakat," kata Sekprov dengan nada persuasif.

Untuk menekan laju inflasi daerah, Pemprov Malut secara resmi telah menyerahkan usulan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 316.631 Kiloliter untuk seluruh Kabupaten/Kota.

Selain kuota, Pemprov juga mendorong percepatan pembangunan SPB Nelayan (SPBN) di wilayah kepulauan. Hal ini dilakukan agar para nelayan tidak lagi kesulitan mendapatkan solar untuk melaut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, memberikan "lampu hijau" bagi daerah untuk segera mengusulkan titik-titik pembangunan SPBN baru.

"Selama SPBN belum tersedia, kami pastikan nelayan tetap bisa membeli BBM di SPBU dengan surat rekomendasi dari Dinas Perikanan atau Disperindag. Hak rakyat harus sampai ke tangan rakyat," tegas Syarif Fasha.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, memastikan bahwa pengawasan distribusi BBM di Maluku Utara akan terus diperketat agar tidak ada penyimpangan (pengerit) yang merugikan negara. Ia juga menjanjikan akan melakukan top-up kuota minyak tanah lebih awal untuk mengantisipasi kelangkaan di akhir tahun.

Senada dengan hal itu, Executive GM Regional Papua Maluku, Awan Rahajo, memaparkan data ketahanan stok di Maluku Utara yang dalam kondisi sangat baik.

LPG memiliki ketahanan stok hingga di atas 60 hari, Pertalite dan Biosolar memiliki stok terjaga dengan jadwal suplai kapal yang kontinu ke 4 Terminal BBM (Ternate, Tobelo, Labuha, dan Sanana).

Pertemuan ini menjadi angin segar bagi upaya Maluku Utara dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dengan adanya SPBU Satu Harga yang telah beroperasi dan rencana penambahan 5 titik baru hingga 2029, pemerintah berharap ketimpangan harga energi di wilayah pelosok dapat terus ditekan.

"Kami ingin memastikan bahwa di mana pun rakyat Maluku Utara berada, baik di pulau terluar maupun di perkotaan, mereka merasakan kehadiran pemerintah melalui energi yang terjangkau," tutup Sekprov.

Rapat koordinasi ini diakhiri dengan kesepakatan untuk memperkuat digitalisasi pengawasan BBM (X-Star) agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. (Humas/ADPIM).