DISKOMIFOSAN MALUT GELAR SOSIALISASI OPTIMALISASI PERAN PPID TAHUN 2021

DISKOMIFOSAN MALUT GELAR SOSIALISASI OPTIMALISASI PERAN PPID TAHUN 2021

SOFIFI - Gubernur Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Gani Kasuba yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Pemerintahan Idham Umasangadji secara resmi membuka kegiatan sosialisasi optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam keterbukaan informasi di provinsi Malut tahun 2021, bertempat di ruang Aula Melati, Kantor Gubernur di Puncak Gosale, Kamis (16/12/21) di Sofifi.

Idham Umasangadji saat membacakan sambutan Gubernur menyampaikan, Informasi merupakan kebutuhan bagi setiap orang demi pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Bahkan, hak untuk memperoleh informasi merupakan hak setiap warga negara.

Menurut Gubernur, seiring perkembangan teknologi saat ini, membuat publik semakin kritis terhadap informasi yang disampaikan oleh pemerintah, sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat harus semakin terbuka dan akuntabel, "ujarnya.

"Kita juga perlu memahami bersama, bahwa kontrol sosial dari masyarakat yang berupa kritik konstruktif memang dibutuhkan sebagai penyeimbang, "katanya dalam keterangan tertulis.

Lanjutkan, Idahm Umasanggadji, hal ini guna membuka ruang kepada publik untuk turut memantau jalannya pemerintahan, sehingga memberikan dampak positif dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak penyimpangan wewenang, penyimpangan kebijakan, dan korupsi.

Untuk itu, sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Daerah masih terus melakukan pembenahan dan pembinaan, serta penguatan secara optimal.

Hal ini dengan upaya untuk memberikan pelayanan informasi terbaik kepada masyarakat. Termasuk dengan melakukan penguatan dan pengembangan kapasitas PPID Utama dan PPID Pembantu yang saat ini kita ikuti bersama, "terangnya.

Melalui sambutan tertulis, Orang nomor satu di Malut ini menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wadah penting bagi kita semua, khususnya unsur PPID Utama, maupun PPID Pembantu.

Dimana, ini dilakukan untuk menyatukan persepsi, pemahaman dan komitmen kita bersama, baik secara administratif maupun secara teknis tentang sistem pengelolaan informasi publik yang terintegrasi dan valid, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Selaku kepala daerah, Gubernur berharap agar pelaksanaan kegiatan ini bukan seremonial semata, namun hasilnya benar-benar diaplikasikan di masing-masing SKPD, terlebih lagi dalam menyongsong era digital 4.0.

Bahkan dalam dunia birokrasi kita, demi kemajuan pembangunan dan pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika, yang berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, "harap Gubernur.

Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Malut H. Iksan R.A Arsad dalam keterangannya mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari media kami dari sisi pemerintah daerah (Pemda).

Melalui kegiatan ini, diharapkan
setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan Kominfo baik dari tingkat provinsi maupun Kabupaten Kota dapat memahami tugas dan fungsi tentang bagaimana pengolahan komunikasi publik, "ujarnya.
 
Apalagi dalam kegiatan ini, kata H. Iksan A.R Arsad berkaitan dengan seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada masing - masing setiap OPD yang notabene yang menjadi peserta itu adalah para sekretaris yang memiliki tugas sebagai PPID pelaksana di setiap OPD sekertaris dan KTU.

Selain itu, lanjut Iksan, Kegiatan tersebut juga dihadiri secara virtual dari Kominfo kabupaten kota se-Malut. Hal itu bertujuan agar perkembangan layanan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber.

Dikatakan, Ini bertujuan untuk bagaimana masing-masing dapat mengelola informasi sesuai layanan PPID dan terus manajemennya seperti apa.

Meski begitu, walaupun di sini belum pada tataran teknis tetapi  ini bertujuan untuk menyatukan suatu persepsi tentang komunikasi di antara OPD terhadap publik.

Sehingga pada tataran berikut kita harus lebih mendalam lagi tentang teknik pelayanannya, bagaimana publik mengakses informasi apakah harus mengisi formulir ataukah menggunakan aplikasi dan sebagainya?.

Misalnya seperti di Kominfo, kita telah memiliki bantuan dari Kementerian Dalam Negeri tentang layanan berbasis web, dan itu telah dikembangkan oleh bidang komunikasi publik dan sudah diselenggarakan. Walupun begitu, teknisnya dan organisasinya itu kami Pemda provinsi akan melakukan pembedahan lagi.

"Program ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, hal ini guna meningkatkan layanan berdasarkan aturan yang berlaku, "katanya.

Hal ini diharapkan ada satu kesepahaman di kita bahwa tanggung jawab kita seperti ini kalau itu sebenarnya memberi informasi, ada informasi berkala ada informasi yang dikecualikan itu tidak boleh di publikasikan dan bagaimana kita melayani itu berdasarkan ketentuan ketentuan undang-undang yang diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi.

Sebagai informasi, kegiatan yang berlangsung tersebut dengan menghadirkan beberapa narasumber diataranya, Asisten I Gubernur Bidang Hukum dan Pemerintahan Idham Umasangadji, Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Bumi Hijriah, Suryani Yusuf dan Kapuspen Kemendagri dan juga Ketua Komisi Informasi Provinsi Malut. (*)

©MalutProv

Berita Terkait

Artikel Terpopuler

10 Mar-2020
Rapat Anggota Tahunan (RAT) Ke-XVI

08.00 WIT - Gedung New Plaza, Tobelo

12 Mar-2020
Seminar Pengusulan Sultan Zainal Abidin Syah dari Tidore sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesi

08.30 - Aula Bung Hatta Gedung Pascasarjana, Lantai 2 Universitas Negeri Jakarta, DKI Jakarta

26 Feb-2021
pelantikan kepala daerah yang di lantik oleh Gubernur

10.00 - selesai - aula nuku

Ruang Multimedia