Wujud Clean Government! Wagub Pastikan Ketaatan LHKPN dan SPT ASN Lingkup Pemprov Malut

RP/II/30.03.2026/PROVMALUT
#Wujud Clean Government! Wagub Pastikan Ketaatan LHKPN dan SPT ASN Lingkup Pemprov Malut#

SOFIFI - Mengawali hari pertama kerja pasca libur Idulfitri, Wakil Gubernur, H. Sarbin Sehe didampingi Sekretaris Daerah, Samsuddin Abdul Kadir mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Malut agar melaporkan harta kekayaan periode 2025, baik laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) maupun SPT tahunan, yang merupakan bagian dari laporan harta kekayaan aparatur negara (LHKAN).

Hal tersebut disampaikannya pada rapat terbatas yang digelar di Ruang Rapat Sekda dan dihadiri oleh Jajaran Pimpinan OPD, Senin (30/3).

Sarbin Sehe menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN dan wajib lapor lainnya atas ketaatan dalam penyampaian LHKPN pada tahun 2025.

“Masih ada 7 orang pejabat yang belum lapor” tegas Wagub mengingatkan.

Dikutip dari jalannya rapat, LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) merupakan laporan resmi yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai seluruh harta kekayaan yang dimiliki sebelum, selama, dan setelah menduduki jabatan publik.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih ( clean government ) dan berintegritas.

Sementara Sekdaprov, Samsuddin Abdul Kadir meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis mempercepat berbagai urusan yang berkaitan dengan validasi data seperti data rencana kerja belanja, data laporan kegiatan usaha serta data terkait perizinan lainnya.

Menurut dia, percepatan layanan tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah, termasuk penyiapan akses infrastruktur serta dukungan terhadap program-program strategis Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Melalui pertemuan ini, Pemprov Maluku Utara berharap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak dan LHKPN dapat terus meningkat. “Sinergi antara KPP Pratama dan Pemerintah Provinsi diharapkan dapat terus terjalin guna mendukung pembangunan daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak. (Humas/Adpim)

Dokumentasi Kegiatan Klik Di sini