Wagub Malut ikut Evaluasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional

TERNATE, - Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Maluku Utara, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan kegiatan Pengarahan dan Evaluasi kepada Kasatpel, Mitra, dan Yayasan di Provinsi Maluku Utara, yang  dipusatkan di Bella Hotel Ternate, pada Senin (14/07/25). 

Kegiatan pengarahan dan evaluasi yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, Dadang Hendrayudha, ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Hi. Sarbin Sehe,S.Ag

Kegiatan ini diikuti juga oleh Forkopimda Maluku Utara, Kabinda Malut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate, kepala BPOM Provinsi Maluku Utara, Kadis Kesehatan Provinsi Malut, mewakili Kadikbud, Kabid Pendidikan khusus, pengurus SPPG Provinsi Malut serta Para Mitra. 

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Dadan Hendrayudha dalam paparannya mengatakan, Program MBG ini merupakan program prioritas Pemerintah untuk memberikan asupan bergizi kepada anak sekolah Indonesia, agar tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat dan pintar.

Dikatakan Dadan, kunci kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis ini meliputi anggaran, infrastruktur serta Sumber Daya Manusia. Sementara Organisasi dan Mekanisme kerjanya yaitu Kasatpel, Mitra, dan Yayasan, agar berkoordinasi dengan baik dan saling mendukung untuk kelancaran dalam pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menambahkan, empat standar Badan Gizi Nasional dari Program Makan Bergizi Gratis ini mencakup; kecukupan kalori, komposisi kandungan gizi, standar higienis, serta standar keamanan. 

Deputi juga meminta bantuan kepada Wagub sebagai Pemerintah untuk disediakan lahan untuk pembangunan ruangan utama yang bisa dimanfaatkan untuk mengapresiasi dapur MBG.
 
Pemantauan dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertujuan untuk memastikan program berjalan efektif dan efisien sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan yang didistribusikan. Pemantauan dan pengawasan ini dilakukan secara berkala oleh berbagai pihak, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN), Ombudsman, BPKP, dan Dinas Kesehatan setempat. 

Untuk wilayah Provinsi Maluku Utara, jumlah populasi penerima manfaat menurut Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), sejumlah 320.795 siswa (Paud, TK, SD, SMP, dan SMA) belum termasuk sekolah keagamaan. Dan dibutuhkan SPPG sejumlah 106 SPPG, sementara yang sudah operasional sebanyak 20 SPPG.

Tujuan pemantauan dan pengawasan SPPG adalah; Memastikan efektivitas program, menjamin kualitas dan keamanan pangan, mengevaluasi pelaksanaan program, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, ungkap Deputi.
 
Mengakhiri arahannya, Deputi menekankan beberapa hal terkait Program MBG diantaranya; pertama penggunaan anggaran harus sesuai ketentuan yang berlaku, kedua selama pelaksanaan program MBG, anggaran dilakukan pemeriksaan oleh Internal (Inspektorat utama Badan Gizi Nasional dan BPKP), eksternal oleh BPK, dan apabila ada penyimpangan akan dilakukan tindakan lebih lanjut oleh kejaksaan dan KPK. Ketiga Ka SPPG agar membangun sebuah sistem tata kelola di SPPG nya. Keempat Program MBG adalah (Program Everybody Happy), mengedepankan social oriented, kemudian profit oriented. 

Kelima Bagi calon mitra agar dapur yang dipersiapkan memenuhi standar BGN. Enam, Bila Yayasan bukan milik mitra maka agar membuat KSO (Kerja Sama Operasi) dengan Yayasan sehingga tidak ada masalah di kemudian hari.Tujuh, Ka SPPG wajib membuatkan Payroll untuk relawan agar hak relawan/pegawai dapat terekam dengan baik, serta Kedelapan, Hasil evaluasi dari kejadian di beberapa daerah, perlu dilakukan langkah-langkah korektif preventif.(AdpimMalut25)