Pemprov Malut Dukung Penguatan Perlindungan Pekerja Transportasi Darat Lewat Sinergi ORGANDA-BPJS Ketenagakerjaan

RP/IV/25.05.2026/PROVMALUT
#Pemprov Malut Dukung Penguatan Perlindungan Pekerja Transportasi Darat Lewat Sinergi ORGANDA-BPJS Ketenagakerjaan#

TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja sektor transportasi darat melalui sinergi strategis dengan DPD Organda dan BPJS Ketenagakerjaan. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat membuka secara resmi Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Organda Maluku Utara Tahun 2026 yang digelar di Hotel Bela, Ternate, Senin (25/5/2026).

Agenda tahun ini mengusung tema "Penguatan Sinergitas Organda dan BPJS Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Pekerja Transportasi Darat".

Hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan RI Abdurrahman Lahabato, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Ketua DPD Organda Maluku Utara, serta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara yang diwakili oleh Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Alfian Wakanubun. Turut hadir pula perwakilan Jasa Raharja, jajaran pengurus DPD Organda, serta para pelaku usaha dan pekerja transportasi darat.

Dalam arahannya, Wagub menekankan bahwa pemberian perlindungan jaminan sosial, baik di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan, merupakan amanat konstitusi yang dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Menurutnya, sudah tidak ada lagi alasan untuk menunda pelaksanaan program perlindungan ini.

"Perlindungan jaminan sosial menjadi instrumen penting bagi kita semua. Saat ini, hampir semua perusahaan formal sudah mulai serius melaksanakannya, bahkan kelompok nelayan dan pekerja informal tertentu juga sudah mulai kita sentuh. Cara pandang kita semua harus berubah, karena jaminan sosial adalah bentuk jaring pengaman terhadap hal-hal tak terduga yang tidak kita harapkan terjadi di jalan raya," jelas Wagub Sarbin.

Wagub memaparkan bahwa pada tahun lalu, sekitar 120.000 hingga 130.000 warga Maluku Utara telah tercakup dalam program jaminan sosial. Ia berharap angka tersebut terus mengalami peningkatan signifikan agar tidak ada lagi masyarakat rentan yang tertinggal tanpa perlindungan saat menghadapi risiko kehidupan.

Isu transportasi dan konektivitas wilayah juga menjadi sorotan utama dalam forum ini. Wagub menyebut sektor transportasi darat sebagai urat nadi kehidupan masyarakat sekaligus motor penggerak perekonomian daerah.

"Jika sistem transportasi lumpuh, maka seluruh aktivitas ekonomi akan berhenti. Oleh karena itu, konektivitas dari tingkat kabupaten ke ibu kota provinsi harus terus dibangun dan ditingkatkan, meskipun kita dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Target kita pada akhir 2027 hingga 2028, jarak tempuh dan aksesibilitas antarwilayah bisa jauh lebih baik," tambahnya.

Di samping jaminan perlindungan kerja, Wagub menyinggung rencana penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus bagi Organisasi Angkutan dan Kelompok Nelayan. Skema alokasi khusus ini telah dikomunikasikan secara intensif dengan pihak Pertamina guna memudahkan akses BBM bersubsidi sekaligus meringankan beban operasional para pengemudi.

Pemprov Malut juga terus mendorong peningkatan literasi jaminan sosial bagi nelayan dan kelompok rentan lainnya agar mereka memahami hak, manfaat, serta kepastian jaminan yang bisa diperoleh secara optimal.

Di akhir sambutannya, Wagub mengajak seluruh perangkat daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan mitra kerja terkait untuk bekerja dengan tulus tanpa terjebak dalam ego sektoral atau perbedaan pandangan.

"Tugas mulia ini adalah bagian dari amal jariyah kita untuk masyarakat. Mari lindungi mereka yang memang berhak dan harus dilindungi. Tugas utama kita sebagai pemerintah adalah memastikan setiap warga Maluku Utara merasa aman, nyaman, dan terlindungi dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari," tutur Wagub menutup sambutan.

Sebelumnya, Ketua DPD Organda Malut, Madiani Mukhsin, S.Pi., menyampaikan bahwa forum Rapimda ini bukan sekadar agenda rutin tahunan organisasi, melainkan sebuah wadah yang membawa amanah dari ribuan pelaku transportasi di Maluku Utara. Forum kali ini memfokuskan pembahasan pada dua agenda utama, yaitu tindak lanjut hasil rakor lintas sektor terkait kelangkaan BBM bersubsidi serta penguatan skema perlindungan kerja bagi pengemudi angkutan orang dan barang.

"Transportasi darat adalah tulang punggung mobilitas di Maluku Utara. Jika para pekerjanya tidak terlindungi dengan layak, maka sistem transportasi kita secara keseluruhan akan ikut rapuh. Organda berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah yang kritis, konstruktif, dan mandiri," tegas Madiani.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan RI, Abdurrahman Lahabato, dalam paparannya menjelaskan bahwa perlindungan sosial merupakan amanat murni dari UUD 1945 dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Ia menekankan pentingnya sinkronisasi program antara BPJS Ketenagakerjaan dan Jasa Raharja agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) klaim layanan bagi pekerja sektor transportasi darat.

Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara atas komitmen kuatnya memperluas cakupan jaminan sosial bagi pekerja formal maupun informal. Skema program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan nilai iuran yang sangat terjangkau dinilai mampu memberikan kepastian masa depan bagi pekerja dan ahli warisnya, sekaligus layak menjadi percontohan bagi provinsi lain di Indonesia Timur.

Rangkaian pembukaan Rapimda tersebut diakhiri dengan prosesi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan dan DPD Organda Maluku Utara. Kerja sama ini menjadi tonggak komitmen bersama dalam memperluas kepesertaan aktif jaminan sosial bagi seluruh pelaku transportasi daerah di wilayah Maluku Utara. (HUMAS-ADPIM)

Dokumentasi Kegiatan Klik Di sini