Wagub Malut Harap Bantuan Pangan Beras Berbasis Data Dan Cepat Sampai Ke Penerima

TERNATE, - Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, secara resmi melakukan Launching bantuan pangan beras periode Juni-Juli tahun 2025 wilayah Malut, pada Senin (14/7) di gudang Bulog Cabang Ternate.

Wagub dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa, ini merupakan momen penting yang mencerminkan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Bulog dalam rangka memperkuat aspek ekonomi dan ketahanan pangan terhadap masyarakat.

"Atas nama pemerintah daerah, saya menyambut baik terhadap pelaksanaan kegiatan yang berdampak positif bagi stimulus ekonomi di daerah Malut," ungkapnya.

Wagub menjelaskan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, pemerintah memberikan mandat pemberian Bantuan Pangan beras sebanyak 10 Kg per/ bulan per-Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan kriteria masyarakat miskin, rawan miskin lansia tunggal, dan/atau kepala rumah tangga perempuan miskin.

Tentunya salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan hal yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Presiden Prabowo melalui Asta Cita ke 6 (enam) berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di negeri ini melalui berbagai paket stimulus berupa bantuan ekonomi, bantuan sosial salah satunya adalah berbentuk bantuan pangan beras.

Wagub menyampaikan,  menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Maluku Utara 83,09 ribu jiwa (Oktober 2024). Olehnya itu,  pemerintah terus mempercepat daya beli dan ketahanan pangan rumah tangga miskin melalui bantuan pangan beras. Program ini menjadi bagian dari bantuan sosial tahun 2025 untuk memberi stimulus ekonomi ke masyarakat. Hal tersebut berdasarkan Surat Badan Pangan Nasional Nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tanggal 4 Juli 2025.

"Langkah Pemerintah untuk menyalurkan bantuan beras sebesar 20 Kg untuk dua bulan (Juni-Juli 2025) kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), menjadi sinyal bahwa negara hadir di tengah rakyat, pada kondisi harga bahan pokok dan ekonomi yang fluktuatif," jelasnya.

Pada kesempatan yang penuh kebersamaan ini, Wagub memberikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional, Perum Bulog cabang Ternate dan PT. Jasa Prima Logistik yang terus bersinergi mendorong insentif dan stimulus ekonomi untuk para Keluarga Penerima Manfaat di Maluku Utara.

Pemerintah menurut Wagub, akan terus berupaya menjaga keseimbangan agar produksi pangan dalam negeri dan tetap menguntungkan para  petani, serta memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat. Juga keseimbangan antara intervensi sosial dan ekonomi menjadi ciri khas kebijakan yang berpihak pada masyarakat, sehingga penyaluran bantuan ini dapat menekan laju inflasi di Malut yang sesuai data BPS pada Juni 2025 inflasi (y-on-y) sebesar 2,01 persen.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog  cabang Ternate, Asrul, dalam laporannya menyampaikan bahwa  stok beras medium sebanyak 4.173.500 Kg atau 9,400 ton, stok beras premium/ komersil sebanyak 13.550 Kg, stok jagung sebanyak 8.900 Kg atau 750 ton, Gula raja 43.250 Kg dan Minyak goreng panah mas sebanyak 41.000 liter.

Untuk Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) Beras medium bersubsidi dijual Bulog dengan harga AF gudang Rp 11.600 per/Kg, dan dijual dengan harga maksimum Rp 13.500 per/Kg.

"Beras SPHP ini dijual khusus ke pengecer di pasar rakyat terutama pencatat statistik, Koprasi Desa/ Koperasi Merah Putih, dan Pemda melalui GPM (Gerakan Pasar Murah) serta kios pangan binaan pemerintah," ungkapnya.

Dirinya juga menjelaskan, sesuai perintah Badan Pangan Nasional (BPN) bahwa penyaluran bantuan pangan mulai  tanggal 14 sampai 31 Juli 2025. Adapun jumlah Keluaraga Penerima Manfaat (KPM) Malut 1 (satu) bulan sebanyak 54.553, KPM untuk penyaluran 2 (dua) bulan Juni-Juli sebesar 109.106 KPM × 10 per/KPM = 1.091.060 Kg untuk 10 Kabupaten dan Kota. Data BNBA/KPM yang diperoleh dari Kemensos RI.

"Adapun BPN sebagai regulator, Bulog sebagai operator dan JPL sebagai transporter sampai PBP. Adapun yang tidak boleh menerima bantuan pangan adalah, ASN, TNI/Polri dan pegawai desa, pemain Judol serta terorisme," ujarnya.

Untuk tahun 2024 KPM berjumlah  69.015 KPM, dan tahun 2025 KPMnya turun menjadi 54.553 KPM, jadi berkurang penerima bantuan pangan sebanyak 14.462 KPM. Sehingga perlu menjadi perhatian kita semua baik pemerintah dan stakeholders sehingga penyaluran bantuan pangan tepat pada sasaran.

Hadir dalam acara itu, Wagub Malut, Kepala Perum Bulog Cabang Ternate, Kadis Pangan Malut, perwakilan unsur forkopimda Malut serta perwakilan masyarakat penerima bantuan. (AdpimMalut25).