Wagub Malut Ajak Kepala Daerah Menyatukan Visi Membangun Transmigrasi Di Malut

TERNATE, - Wakil Gubernur Maluku Utara, H.Sarbin Sehe, menghadiri rakor Kementrian Menteri Transmigrasi RI dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2025, bertempat di Gamalama ballroom Bela Hotel.(15/7/25)

Kegiatan dengan tema "Transformasi Transmigrasi Menuju Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Maluku Utara" tersebut dihadiri Wakil Menteri Transmigrasi RI Viva Yoga Mauladi, Buapti Pulau Morotai, Wakil Bupati Halsel, Wakil Bupati Halut, Wakil Bupati Halteng, Wakil Bupati Lamongan,Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Kepala Dinas Nakertrans Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepala Bapeda Kabupaten/Kota, serta undangan lainya.

Wagub Sarbin diawal sambutanya menyampaikan selamat datang kepada bapak Wakil Menteri Transmigrasi dan Wakil Bupati Lamongan di Provinsi Maluku Utara dalam rangka memberikan bantuan kepada daerah yang memiliki wilayah transmigrasi, serta penandatanganan MoU penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat antara Kabupaten Lamongan dengan Kabupaten Pulau Morotai. 

"Ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik bagi kelangsungan hidup masyarakat Maluku Utara khususnya di daerah Transmigrasi," ucap Sarbin.

Sarbin menjelaskan, bahwa dalam pemerintahan dirinya dan ibu Gubernur sedang berupaya untuk terus memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat dengan program prioritas sebagaimana diamanahkan bapak presiden Republik Indonesia termasuk salah satunya memperhatikan progres pengelolaan Transmigrasi di daerah.

Saat ini, lanjut Wagub, Provinsi Maluku Utara telah memiliki 6 wilayah transmigrasi antara lain Kepulauan Sula di daerah pulau Mangoli, Kabupaten Pulau Morotai di pulau Morotai, Halmahera Timur ada di Kecamatan Maba dan Patlean, Halmahera Selatan di desa Nusliku dan Pulau Bacan, Halmahera Utara di desa Toliwang dan Halmahera Tengah ada di Desa Sagea Waleh serta kota Tidore Kepulauan berlokasi di Payahe.

Dirinya katakan, dalam perkembangannya, masih terdapat beberapa hambatan dan permasalahan seperti akses terhadap sarana dan prasarana dasar yang masih rendah bagi masyarakat di kawasan transmigrasi. Kemudian, belum optimalnya pemanfaatan sejumlah infrastruktur yang telah dibangun karena kurang terintegrasi dengan konektivitas antar kawasan dan belum optimalnya kapasitas SDM di kawasan transmigrasi. 

"Saya berharap pada kepala daerah yang hadiri pada hari ini dapat menyatukan visi dalam membangun wilayah transmigrasi," pungkasnya.

Dalam rakor tersebut Wakil Mentri Transmigrasi Viva Yoga juga memberikan bantuan kepada 7 daerah yang masuk dalam wilayah transmigrasi, yakni Morotai dengan nilai Rp.8.647.020.000, Haltim Rp.2.594.040.000, Halteng.Rp.11.829.005.000, Halsel Rp.4.587.020.000, Kepulauan Sula Rp.1.297.020.000, Kota Tidore Rp.1.497.020.000, Halut Rp.4.911.020.000,. (AdpimMalut25)