Rapat Banggar Berlanjut, Sekda Samsuddin: Bahas Anggaran OPD Hingga Pentingnya Jalan Trans Kie Raha

RP/IV/05.11.2025/PROVMALUT
#Rapat Banggar Berlanjut, Sekda Samsuddin: Bahas Anggaran OPD Hingga Pentingnya Jalan Trans Kie Raha.#

SOFIFI - Rapat kerja antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Maluku Utara dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Malut dipastikan berlanjut. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah yang juga ketua tim TAPD Malut, Samsuddin A. Kadir, usai pertemuan di ruang banggar DPRD Provinsi Malut, Rabu. (5/11/25)

Samsuddin menjelaskan bahwa rapat banggar tidak hanya berlangsung satu hari, melainkan berhari-hari, karena masih membutuhkan informasi dan data tambahan yang perlu disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini TAPD.

"Rapat banggar itu bukan hanya untuk satu hari tapi berhari-hari, karena masih membutuhkan informasi yang perlu pemerintah dalam hal ini TAPD untuk menyiapkan data lagi, sehingga rapat antara TAPD dengan banggar akan dilanjutkan lagi besok dalam rangka mengklarifikasi data yang perlu disamakan," ujar Samsuddin.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah adanya beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan alokasi anggaran minim pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Menurut Samsuddin, beberapa dinas hanya mendapatkan anggaran untuk gaji dan operasional rutin, sehingga Banggar meminta adanya penambahan alokasi anggaran untuk dinas-dinas tersebut.

"Di APBD 2026 ada OPD tidak sama sekali mendapatkan anggaran, hanya gaji dan anggaran rutin OPD," ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah dihadapkan pada dua kemungkinan solusi, yakni menggeser anggaran dari dinas lain atau mencari peluang pendapatan baru yang memungkinkan.

"Sebenarnya semua OPD ada anggarannya cuman kecil, sehingga hanya habis untuk penganggaran rutin, sehingga perlu disesuaikan, apakah perlu dikurangi anggaran perjalanan dinas atau anggaran lainnya," tambahnya.

Samsuddin juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menjemput program dari pemerintah pusat, sebagai masukan dari Banggar DPRD yang dinilai wajar dan perlu ditindaklanjuti dengan penyiapan data yang matang untuk pertemuan lanjutan.

Selain isu anggaran, Sekda Samsuddin A. Kadir juga menyinggung proyek strategis pembangunan jalan Trans Kie Raha. Ia menjelaskan bahwa penggunaan APBD dalam proyek ini difokuskan semata-mata untuk pembukaan badan jalan.

"Menyangkut jalan Trans Kie Raha yang menggunakan anggaran APBD yakni hanya untuk membuka badan jalan," jelas Samsuddin.

Langkah ini diambil dengan pertimbangan strategis untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Dengan adanya badan jalan yang disiapkan oleh pemerintah daerah, Malut dapat mengajukan usulan Inpres Jalan Daerah (IJD) ke Pemerintah Pusat.

"Kalau kita sudah punya badan jalan, maka kita sudah bisa meminta Inpres Jalan Daerah, sebab kalau daerah tidak menyiapkan badan jalan maka pemerintah pusat tidak akan memberikan status Inpres Jalan Daerah," tegasnya.

Samsuddin menyoroti paradoks pertumbuhan ekonomi Malut yang tinggi akibat investasi industri, namun sharing atau distribusi manfaat ekonomi ke masyarakat lokal masih kecil. Ia mencontohkan hampir semua pasokan kebutuhan di kawasan industri seperti PT. IWIP berasal dari luar Maluku Utara.

"Kita memiliki lumbung pertanian seperti di Subaim Haltim, tapi biaya transportasi yang sangat mahal sehingga bisa kalah bersaing harga dengan pasokan beras yang didatangkan dari luar Maluku Utara," keluhnya.

Oleh karena itu, hadirnya jalan Trans Kie Raha diharapkan dapat memotong jalur transportasi, menjadikannya lebih cepat dan murah, sehingga produk lokal dapat bersaing. Faktor pendukung lainnya adalah rencana pembukaan Bandara di PT. IWIP untuk umum, yang menjadi dasar kuat untuk membangun infrastruktur jalan pendukung tersebut.

"Konsentrasi pemerintah pusat terhadap PSN (Proyek Strategis Nasional) itu sangat tinggi, namun syarat untuk mendapatkan Inpres Jalan Daerah dari pemerintah pusat maka harus ada badan jalan yang disiapkan oleh pemerintah daerah, dan jalan Trans Kie Raha merupakan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara pada saat kampanye," pungkas Samsuddin. (Adpim/Malut)

Dokumentasi Kegiatan Klik Di sini