Pembentukan UPTD PPA Malut Tinggal Selangkah

Ternate - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara mengikuti kegiatan Pra Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dari lantai 2 Markas Polda Maluku Utara di Ternate, Jumat (20/03).

Kegiatan Pra Rakor dengan video converence dan live youtube itu berpusat di gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia di Jakarta, dipandu langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  I Gusti Ayu Bintang Darmawati bersama jajarannya.

Musrifah Alhadar, Kadis DP3A Malut dalam kesempatan itu menyampaikan berbagai program dan kegiatan yang tengah dilakukan serta permasalahan yang dihadapinya di Maluku Utara.

Tak ketinggalan, dia juga menggambarkan kondisi terakhir perkembangan penangan Covid19 yakni tentang kebijakan pemerintah daerah untuk anak sekolah yang mulai belajar di rumah dan work from home untuk ASN.

Di hadapan, Menteri dan para Kepala Dinas P3A Provinsi se-Indonesia, terkait isu prioritas P3A, dia menjelaskan Maluku Utara telah memiliki peraturan daerah (Perda) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Untuk Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perda KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) dalam proses rancangan.

Selain itu, sebut Ivo, sapaan Musrifah Alhadar, dalam proses perencanaan pembangunan Pemda Provinsi Malut saat ini juga telah melibatkan Forum Anak.

Hal lain yang ikut dijelaskan kadis adalah tentang proses pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

"Saat ini kami di tingkat provinsi sementara menunggu proses penomoran atau registrasi dari Kemendagri", sebut Ivo. "Untuk kabupaten kota, dalam proses inisiasi adalah di Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Barat", sambungnya.

Dia pun berharap kepeda Menteri untuk berkesempatan melakukan pencanangan Pulau Maitara sebagai Pulau Bebas Pornografi yang digagas Pemkot Tidore Kepulauan, serta hadir pada Jambore Forum Anak oleh Pemkot Ternate, nantinya bila situasi kondisif.

Di kesempatan akhir pembicaraannya, Kadis mengusulkan kepada Menteri asal pulau Dewata itu, tentang perlunya pelatihan singakat eksklusif terkait dengan urusan perempuan, khusus untuk Para Sekda, ketua DPA dan Kepala Bapedda.

Sekedar diketahui, video converence yang berlangsung lebih dari empat jam itu, selain diikuti oleh sejumlah pejabat dan staf DP3A Malut, juga hadir Kepala Dinas P3A Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan serta beberapa pejabat eselonnya, mereka lengkap dengan busana daerah. (Acm)