Konsultasi Publik RKPD 2027: Membangun Malut dengan Transparansi dan Akuntabilitas

RP/II/09.03.2026/PROVMALUT
#Konsultasi Publik RKPD 2027: Membangun Malut dengan Transparansi dan Akuntabilitas.#

SOFIFI - Wakil Gubernur Maluku Utara, Bapak Hi. Sarbin Sehe,S.Ag.,M.Pdi, secara resmi membuka Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara tahun 2027, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, bertempat d ruang rapat lantai 4 Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin (09/03/26). 

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Maluku Utara menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. "Kita harus berpikir bersama-sama untuk kepentingan masyarakat, tidak berdasarkan keinginan atau kepentingan pribadi," ujarnya.

Wakil Gubernur juga berharap bahwa konsultasi publik ini dapat menjadi forum yang efektif untuk meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan daerah. "Kita harus memetakan resiko dan melakukan mitigasi untuk menghindari konflik dan memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan dengan lancar," tambah Wakil Gubernur.

"Kita harus bekerja sama untuk melayani masyarakat dengan baik, tidak hanya dengan ego dan kepentingan pribadi," pungkasnya. 

Sementara Ketua Panitia Konsultasi Publik Ranwal RKPD Maluku Utara 2027, Muhammad, melaporkan bahwa acara ini bertujuan untuk menghimpun masukan dan saran dari berbagai sektor untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2027.

"Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah," ujar Muhammad.

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual dan daring, ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan BPKP Maluku Utara, Bank Indonesia, Pimpinan OPD, Akademisi dan Peserta dari Perwakilan OPD lingkup Provinsi Maluku Utara. Agenda kegiatan meliputi paparan materi oleh Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, dan perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, serta diskusi interaktif.

"Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara yang tertuang dalam DPA Bappeda Provinsi Maluku Utara tahun 2026," tambah Muhammad. (HUMAS-ADPIM)

Dokumentasi Kegiatan Klik Di sini