Dorong Akuntabilitas, Wagub Minta Tata Kelola Hibah Harus Tepat Sasaran

SOFIFI, - Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pd.I., pimpin rapat optimalisasi pemberian bantuan dana hibah, di ruang Rapat Wakil Gubernur, Rabu (13/8).

Membuka jalannya rapat, Sarbin Sehe berujar rapat ini difokuskan pada pembahasan pengusulan dana hibah dari berbagai lembaga atau organisasi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi instansi teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

“Banyak ditemukan dilapangan hibah titipan, hibah siluman ini yang musti diantisipasi, supaya hibah ini jelas peruntukannya” tegas Wagub.

Dalam rapat tersebut, Wagub juga menyampaikan pentingnya memastikan bahwa setiap pengajuan dana hibah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diinput ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Musyrifah Alhadar, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman mengatakan, dari Dinas Perkim saat ini sedang finalisasi hibah tanah di dua lokasi, yaitu Al Khairaat dan Pekuburan Ngade.

“Untuk Al Khairaat sudah selesai sedangkan pekuburan masih tahap finalisasi”,

Kepala Badan Kesbangpol, Armin Zakaria menjelaskan bahwa mekanisme pemberian hibah secara regulasi diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 3.2 Tahun 2022.

Lebih lanjut, Armin juga memaparkan daftar penerimaan dana hibah ormas di Maluku Utara.

Ditengah paparan Wagub meminta secara khusus kepada Kaban Kesbangpol agar ormas siluman/titipan jangan diberikan ruang.

“Pak Kaban inventarisasi lagi mana hibah pokir mana hibah siluman, agar dana hibah tepat sasaran” pinta Sarbin Sehe.

Dihimpun dari rapat pemberian hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Rapat dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Staf Ahli Gubernur Ekonomi Keuangan Pembangunan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik, Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Perwakilan Biro Hukum. (AdpimMalut25)