BPK Malut Gelar Penyerahan LHP dan PDTT Semester II

Ternate _ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)  Semester II Tahun2022, Kepada Pemprov Maluku Utara, dan Kabupaten/Kota Wilayah Malut, pada hari Selasa (10/01/2023) kemarin, di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Malut. 

Kegiatan ini di hadiri oleh Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara, Ir. Al Yasin Ali, Kepala BPK Perwakilan Malut beserta jajarannya, Wakil Ketua DPRD Malut, Pj. Bupati Pulau Morotai, Wakil  Bupati Pulau Taliabu, dan Para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Maluku Utara.

Wagub dalam sambutanya mengatakan, untuk melaksanakan amanat pasal 17 ayat 3 Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, maka sudah seharusnya kita sama-sama tahu bahwa setiap Tahun Anggaran, BPK RI Perwakilan Maluku Utara memiliki kewajiban menyerahkan hasil pekerjaan kepada masing-masing Pemerintah Daerah.

"Sebagai Kepala Daerah Provinsi, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras para Auditor, dan BPK RI Perwakilan Maluku Utara secara umum, yang telah melakukan tugas dengan baik di sepuluh kabupaten/kota," ujar Wagub.

Lebih lanjut, Wagub menegaskan bahwa momentum ini merupakan bagian penting dalam semua tahapan yang dilakukan oleh Auditor BPK selama satu tahun anggaran. Oleh karena itu, apapun yang telah ditetapkan dalam LHP Semester II Tahun 2022 oleh BPK RI Perwakilan Maluku Utara terhadap semua LKPD di Kabupaten dan Kota harus di terima.

Mantan Bupati Dua Periode tersebut juga menyampaikan kepada Pemda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan hasil yang baik patut diberikan apresiasi terhadap kepatuhannya dalam mengelola Keuangan Daerah, dan bagi Pemda yang dinilai belum maksimal hasilnya, dituntut harus dapat bekerja lebih keras lagi.

Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan Malut, Marius Sirumapea, mengatakan bahwa sebagaimana Visi BPK adalah menjadi Lembaga Pemeriksaan terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara, yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Dan untuk mewujudkan hal tersebut, pada Semester II Tahun 2022, telah dilaksanakan Delapan Pemeriksaan, yang terdiri dari Empat Pemeriksaan Kinerja, dan Empat Pemeriksaan Kepatuhan, hasilnya telah disampaikan kepada masing-masing instansi.

Kepala BPK Marius Sirumapea memaparkan, Keempat Pemeriksaan Kinerja tersebut adalah: yang pertama (1). Pemeriksaan Kinerja atas Penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman tahun 2020 s.d Semester I 2022, pada Pemda Kabupaten Halsel, Halut, Kota Tidore, dan instansi terkait lainnya.

Kemudian yang kedua (2), Pemeriksaan Kinerja dan Efektivitas Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, melalui Pelaksanaan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa;  Ketiga (3). Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit; dan Keempat (4). Implementasi Percepatan Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Sedangkan Pemeriksaan Kepatuhan terdiri dari Pemeriksaan kepatuhan atas Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Belanja Modal TA 2021 dan TA 2022 ( s.d Oktober 2022) pada Pemprov. Maluku Utara, Pemkot Ternate, Pemkab Pulau Morotai, dan Pemda Pulau Taliabu.

“Pada awal Semester I 2023 sesuai dengan mandat undang-undang, BPK akan melaksanakan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) TA. 2022 secara serentak kepada seluruh Pemerintah Daerah, oleh karena itu diharapkan dalam menyusun dan menyampaikan LKPD kepada BPK secara tertib dan tepat waktu” harapnya. (A/red.)