Wakili Wagub Malut Sebagai Keynote Speach Pada Survey Monitoring dan Evaluasi Program MBG, Asisten Berharap Peran Aktif Semua Pihak Terkait

RP/II/26.11.2025/PROVMALUT
#Wakili Wagub Malut Sebagai Keynote Speach Pada Survey Monitoring dan Evaluasi Program MBG, Asisten Berharap Peran Aktif Semua Pihak Terkait.#

TERNATE - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, melaksanakan Rapat Evaluasi Akhir  Survey Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (SMEPMBG) Provinsi Maluku Utara tahun 2025, bertempat di Bela Hotel Ternate, Rabu (26/11/25).

Kegiatan pembukaan ini dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Simon Sapary, Para Narasumber dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, Perwakilan Instansi Vertikal dan OPD Provinsi Maluku Utara Anggota Tim Kerja Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG Provinsi Maluku Utara, Jajaran fungsional BPS Provinsi Maluku Utara, Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Maluku Utara, serta seluruh peserta rapat. 

Wakil Gubernur Maluku Utara, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program MBG Maluku Utara, yang diwakili oleh Asisten I, Kadri La Etje,S.Pi.,M.Si, yang didaulat memberikan keynote Speach serta membuka kegiatan dengan resmi, menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 2029 menyebutkan bahwa untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi melalui pemberian makan bergizi gratis bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita, yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional, dibutuhkan dukungan lintas sektor dan peran Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sehingga untuk mendukung Program MBG tersebut maka, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengambil langkah percepatan pelaksanaan secara terencana, terkoordinasi dan menyeluruh diwilayah Provinsi Maluku Utara dengan membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Maluku Utara. Harapanya bahwa Satgas tersebut dapat membantu pelaksanaan MBG agar dapat membawa dampak dan manfaat untuk kesehatan serta ekonomi masyarakat Maluku Utara.

"Karena sebagian peserta rapat ini adalah utusan dari BPS Kabupaten/Kota se-Maluku Utara, maka perlu kiranya saya sampaikan tugas-tugas dari Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program MBG Maluku Utara sesuai SK Gubernur Maluku Utara Nomor: 365/KPTS/MU/2025 yaitu menyusun rencana kerja pelaksana Program MBG di tingkat Provinsi; melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta lintas sektor terkait, menyediakan pendampingan teknis dan supervisi kepada pemerintah kabupaten/kota; melakukan monitoring, evaluasi, serta pelaporan berkala kepada Gubernur Maluku Utara dan instansi terkait di tingkat pusat, serta melakukan langkah-langkah strategis lainya yang di perlukan." Jelasnya. 

Pada kesempatan itu, atas nama Pemerintah Provinsi, Asisten  menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Kepala BPS Provinsi Maluku Utara dan seluruh jajarannya hingga di Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG di Provinsi Maluku Utara. Hasil survei tersebut pastinya sangat ditunggu-tunggu sebagai data yang akan menggambarkan pelaksanaan MBG di Indonesia selama tahun 2025. Sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Program MBG di waktu yang akan datang.

Kepada para narasumber pada acara ini baik dari Dinas Pangan maupun Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Asisten berharap semoga dapat memberikan informasi penting serta saran dan masukan terkait pelaksanaan Program MBG di Maluku Utara sehingga akan melengkapi dan memperkaya data yang dikumpulkan oleh BPS.

Kepada para perwakilan instansi vertikal dan perwakilan OPD yang terlibat sebagai Tim Kerja Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, Asisten juga berharap dapat terus berperan aktif hingga pelaksanaan kegiatan survei ini selesai dan dipublikasikan.

"Mari kita bayangkan bersama seandainya Rp 1,6 triliun anggaran MBG benar-benar terdistribusi 100% di Maluku Utara. Tentunya dampaknya akan sangat luas, antara lain ratusan ribu anak sekolah makan sehat tiap hari sehingga orang tua tidak perlu pusing uang jajan tiap hari. Sekitar 7.000 ibu-ibu bekerja di dapur SPPG, pasti akan menambah penghasilan baru untuk keluarga. Selain itu minimal Rp 1 triliun berputar di petani & nelayan lokal kalau kita berhasil swasembada. Apalagi jika kita berhasil mengkolaborasikan dengan Koperasi Merah Putih, maka pembelian bahan memasak bisa melalui Koperasi Merah Putih, jadi ekonomi desa akan ikut hidup. Jadi bukan hanya soal makan bergizi gratis, tapi ini tentang ekonomi rakyat, gizi anak, dan kesejahteraan Maluku Utara. Jika semua bergerak bersama, maka anak-anak sehat, petani & nelayan sejahtera, Maluku Utara makin kuat." Ujar Asisten. 

Mengakhiri sambutannya, Asisten menyampaikan bahwa setiap porsi makan bergizi bukan cuma bikin anak tumbuh sehat, tapi juga bikin ekonomi rakyat berputar. "Semoga kita semua yang hadir disini terkhusus BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota dapat terus berkolaborasi untuk pelaksanaan Program MBG di Maluku Utara yang lebih baik lagi. "Pastinya saya mewakili Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan selalu mendukung penuh kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG yang dilaksanakan oleh BPS." Pungkasnya.

Kegiatan pembukaan diakhiri dengan penyerahan plakat dan sesi foto bersama, kemudian dilanjutkan dengan Rapat Evaluasi Akhir Kegiatan Survey Monitoring dan Evaluasi Program MBG. (HUMAS-ADPIM)

Dokumentasi Kegiatan Klik Di sini