Wagub Tegaskan Pemutakhiran Data Kepesertaan BPJS Harus Tepat Sasaran

TERNATE, - Wakil Gubenur Maluku Utara, Sarbin Sehe, resmi membuka kegiatan monitoring, evaluasi dan pemutakhiran data PBPU pemda se-Provinsi Maluku Utara. 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Malut ini dihadiri perwakilan OPD dari Provinsi Malut dan Kabupaten/kota yang dilaksanakan di Hotel Emerald, Selasa (5/8/25). 

Wagub dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan kegiatan hari ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Maluku Utara yang masuk dalam kategori PBPU Pemda. 

Menurutnya, dengan data yang akurat dan pembayaran iuran yang sesuai, pemerintah dapat memberikan jaminan kesehatan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat. 

Pemutakhiran data kepesertaan kata wagub,  bukan sekedar urusan administratif tapi sangat penting dalam penyelenggaraan program JKN yang efektif dan tepat sasaran, sekaligus memastikan seluruh peserta mendapatkan hak layanan kesehatan yang optimal. 

layanan kesehatan bagi masyarakat adalah salah satu Misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang juga merupakan serapan dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia 

Karena itu, terkait dengan Data BPJS Peserta Bukan Penerima Upah atau PBPU atau peserta mandiri menjadi sesuatu yang penting dan harus terus kita upayakan untuk dimiliki. 

"Forum hari ini dapat menjadi momentum yang baik untuk membahas kendala dan tantangan di lapangan dalam pengelolaan data melalui koordinasi lintas sektor untuk memaksimalkan pelayanan BPJS di daerah.". Ucap wagub. 

Ia juga mengatakan, Pemerintah Daerah dalam urusan BPJS ini, tetap berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya keberhasilan program JKN di daerah serta pembangunan kesehatan secara menyeluruh. 

Wagub juga berharap, forum ini dapat dimanfaatkan sebaik sebaiknya untuk menguatkan sinergi antara Pemerintah daerah dan BPJS. 

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan cabang Ternate, Meryta Oktaviane Rondonuwu dalam laporannya mengatakan, diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan data penduduk yang dijamin oleh pemerintah daerah adalah memang valid. 

Apakah penduduk itu ada di wilayah provinsi malut, nomor induknya sudah terdaftar di dukcapil dan dan penduduk itu dengan statusnya masih hidup. 

Hal ini menurutnya, ketika diaudit oleh BPK, BPKP, OJK dan dari kantor akuntan publik ditemukan masih ada data peserta yang non aktif. 

Olehnya itu diperlukan sinergitas bersama, untuk memastikan data yang sudah didaftarkan ke BPJS Kesehatan ini betul-betul sesuai dan valid. 

Ia juga mengapresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/kota, yang saat ini dalam posisi sesuai dengan target RPJMN dengan cakupannya 98% dan keaktifan di atas 80% yaitu kepada Kabupaten Pulau Morotai, Tidore Kepulauan, Halmahera Selatan, Haltim dan Kepulauan Sula. Sedangkan yang lain masih berjuang dari tingkat keaktifan. 

"Mudah-mudahan di bulan september bisa UHC semua di provinsi Maluku Utara, walaupun tingkat keaktifannya kita dorong lagi". Ungkapnya.  
(AdpimMalut25).