Sinergi Pemda dan Kemenkum Berhasil Wujudkan 1.185 Posbankum di Malut

RP/III.A/13.10.2025/PROVMALUT
#Sinergi Pemda dan Kemenkum Berhasil Wujudkan 1.185 Posbankum di Malut.#

TERNATE - Kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara membuahkan hasil signifikan dengan tuntasnya pembentukan 1.185 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Maluku Utara. Keberhasilan ini menempatkan Maluku Utara sebagai provinsi pertama di Indonesia timur yang memiliki Posbankum di 100 persen desa dan kelurahannya,"ucap Supratman Andi Agtas.

Peresmian Pos bantuan hukum (Posbankum) ini dilakukan secara langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat akses keadilan hingga ke tingkat desa, bertempat di Gamalama Ballroom Bela Hotel, Senin (13/10/25)

Maluku Utara 100% bisa terbentuk posbankum karena ada sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemda dan kementrian hukum, sehingga akses keadilan kepada  masyarakat akan semakin baik. Akses posbankum telah terbentuk sebanyak 41.762 di seluruh indonesia, ini dilakukan atas kerjasama pemda bersama kementrian hukum.

"Dari 38 provinsi, baru 10 provinsi yang sudah 100 persen, tetapi di Indonesia Timur, di Maluku Utara yang pertama mencapai 100 persen,” ucapnya.

Menurut Menteri Hukum, capaian Maluku Utara dalam membentuk Pos Bantuan Hukum di seluruh wilayahnya merupakan prestasi yang luar biasa, mengingat tantangan geografis provinsi kepulauan yang memiliki ratusan pulau dengan jarak antar daerah yang cukup jauh.

Betapa pentingnya pos bantuan hukum ini, oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk rasa hormat saya kepada Provinsi Maluku Utara, karena ini bukan sesuatu yang mudah. Dari 800 sekian pulau di Maluku Utara jarak antara satu pulau ke ibu kota begitu jauh, ada yang 9 hingga 12 jam harus naik kendaraan laut maupun darat,” kata Supratman.

Sementara itu, Gubernur Sherly dalam sambutanya menyampaikan, bahwa Malut adalah Provinsi yang ke 7 dari 38 Provinsi yang telah sukses dalam mendirikan posbankum.

Kita tidak hanya meresmikan posbankum di desa, tetapi kita memproklamasikan bahwa keadilan telah melewati batas kota dan masuk ke desa kepulauan.Tantangan terbesar kita bukan hanya ekomomi tapi pemerataan asaa hukum dan kedilan bagi masyarakat di desa.

Ia katakan, bahwa banyak masyarakat desa yang menjadi korban ketidak adilan, bukan pelanggar hukum, tetapi mereka bingung bagaimana mencari bantuan hukum dan mendapatakan keadailan.

"Posbankum hadir di desa sebagai jembatan masyarakat desa untuk mencari keadilan, Posbankum adalah hadiah dari Kementrian Hukum kepada masyarakar Maluku Utara," pungkasnya.

Gubernur Sherly juga didaulat menjadi Duta Posbankum Indonesia, dengan memastikan bahwa akses keadilan kini benar-benar masuk hingga ke pelosok desa, menjadikannya tonggak sejarah penting dalam penegakan hukum di seluruh daerah termasuk Provinsi Maluku Utara.

"Suatu penghormatan kepada saya ditunjuk menjadi duta Pusbakom Indonesia. Saya menerimanya dan semoga Maluku Utara bisa menjadi contoh,” ujar Gubernur Sherly.

Turut dihadiri dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, jajaran Kementerian Hukum RI, Forkopimda, Sekda Malut, para Bupati/Walikota, Kakanwil Imigrasi Malut, Kakanwil Pemasyarakatan Malut, para rektor, para Kepala Desa, para lurah, serta LBH di Maluku Utara. (Humas/Malut)

Dokumentasi Kegiatan Klik Di sini