Sekprov Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 Sekaligus  Sosialisasi RUU Kesehatan

Sekprov Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 Sekaligus Sosialisasi RUU Kesehatan

Sofifi _ Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Drs. Samsuddin Abdul Kadir menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, dan Sosialisasi RUU Kesehatan yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, secara virtual, Senin (17/4/2023) kemarin.

Rakor yang dihadiri oleh Kepada Daerah Seluruh Indonesia itu, juga menghadirkan  Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim, serta Kasatgas Pangan POLRI Whisnu Hermawan Februanto. 

Sementara Sekprov Samsuddin didampingi Kepala Dinas terkait lingkup Pemprov Malut, diantaranya; Kadis Kesehatan, Kadis Pertanian dan Pangan, serta Kepala Biro Ekonomi Setda Pemprov Malut, mengikuti Rakor dari ruang rapat Gubernur Maluku Utara. 

Pengendalian Inflasi Daerah
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Inflasi Indonesia saat ini berada di urutan 46 dari 186 negara, dengan inflasi terendah yakni 4,97 persen (y-o-y). Indonesia Berada di ururtan 8 dari 24 Negara G20 dan ururtan ke 6 dari 11 negara di tingkat ASEAN. 

“Sedangkan di tingkat negara G20, kita berada di urutan 8 dari 24 negara, dan di tingkat ASEAN, Indonesia berada di urutan 6 dari 11 negara", ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini menjelaskan di Indonesia me-Inflasi di Triwulan I - 2023 relatif rendah. Inflasi menurut kelompok pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri, adalah kelompok yang biasanya dominan menyumbang andil Inflasi adalah Kelompok makanan/minuman, Tembakau, Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan/Transportasi.

“Maluku Utara sendiri mengalami Indeks Perkembangan Harga (IPH) atau terjadi kenaikan harga Nasional April 2023, terdapat dua kabupaten dengan IPH tertinggi yakni Kabupaten Pulau Morotai dengan IPH sebesar  4,33% komoditas andil terbesar yang mendominasi adalah Cabai Rawit, Cabai Merah dan Telur Ayam Ras, dan Kabupaten Halmahera Barat dengan IPH 2,98% komoditas andil terbesar Cabai Merah, Bawang Putih dan Cabai Rawit” papar Pudji Ismartini.

Transformasi Kesehatan Dalam RUU Kesehatan
Dalam Rakor ini, juga disosialisasikan lebih lanjut terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan, sebagai bentuk dukungan atas transformasi Sistem Kesehatan Indonesia, yang sejalan dengan Visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif dan berkeadilan. 

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memaparkan, terdapat 6 transformasi Kesehatan yang akan dilakukan lewat RUU Kesehatan yaitu, Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan dan Transformasi Teknologi Kesehatan.

“Yang paling terpenting adalah Kemenkes bersama seluruh Kepala Daerah akan merevitalisasi 10 ribu Puskesmas dan 300 ribu Posyandu, kita akan standarisasikan layanan, kita akan suplai alat-alatnya, kita akan didik orang-orangnya dan kita akan kembalikan Fungsi Puskesmas dan Posyandu untuk layanan yang sifatnya Priventif” jelasnya. 

RUU Kesehatan akan menciptakan layanan kesehatan yang berfokus pada upaya mencegah orang sehat menjadi sakit, RUU Kesehatan akan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. 

“Substansi dalam RUU Kesehatan adalah meningkatkan akses layanan rujukan dengan cara Pertama, Pemenuhan infrastruktur, SDM, dan sarana prasarana Rumah Sakit diseluruh Daerah. Kedua Meningkatkan kompetensi layanan melalui jaringan layanan. Ketiga Implementasi Telemedisin. Mengembangkan pusat layanan unggulan berstandar Internasional” jelas Menkes Budi Gunadi. (Jay/Redni)

©MalutProv

Berita Terkait

Artikel Terpopuler

03 Oct-2022
Festival Literasi

10;00 - Aula Nuku Lantai 2 Kantor Gubernur Sofifi

03 Oct-2022
Pemeriksaan PDTT Atas Perencanaan Anggaran dan Belanja Modal TA 2021 dan 2022

10:00-selesai - Menyesuaikan dengan kondisi Pemerintah Provinsi Maluku Utara

06 Oct-2022
Deklarasi Dokumen Final RZWP-3-K Provinsi Maluku Utara Pasca Konsultasi Publik

13:30 - Selesai - Ruang Rapat Lantai IV Kantor Gubernur, Jln Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No 1 Sofifi Maluku Uta

Ruang Multimedia