Rapat Bersama Komisi IX DPR RI, Gubernur Sherly Minta Bantuan Peningkatan Sarpras Kesehatan di Malut

TERNATE, - Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Maluku Utara menjadi perioritas dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Hal ini disampaikan melalui rapat bersama ketua Komisi IX DPR-RI, Oban Tabroni beserta rombongan saat melakukan kunjungan kerja dengan agenda reses di Maluku Utara bersama para mitra kerja, pada Senin (11/8/25) bertempat di Bela Hotel. 

Menurutnya, dari sisi kesehatan provinsi Maluku Utara sudah UHC perioritas.
Capaian ini, merupakan hasil kerja sama yang baik dari 10 kabupaten/ kota, dinas kesehatan terkait, dan terutama BPJS wilayah Maluku Utara dan BPJS wilayah Sulawesi Utara. 

Sejak dilantik pada Bulan Februari lalu, kepesertaan masih di angka 70% dikarenakan masih ada tunggakan yang harus diselesaikan. Namun berkat koordinasi yang dilakukan dengan baik, semua tunggakan akhirnya bisa diselesaikan. 

"Untuk saat ini, keaktifannya sudah 81% sehingga Maluku Utara menjadi Provinsi ke-15 di Indonesia yang sudah UHC perioritas". Ucap Sherly. 

Meskipun sudah UHC perioritas, kata Sherly, Maluku Utara masih terkendala dengan pelayanan dan kualitas rumah sakit. 

Menurutnya, saat ini rumah sakit Provinsi Maluku Utara ada dua, yang satu Chasan Boesoirie dan satunya lagi di Sofifi. Untuk rumah sakit Chasan Boesoirie itu tipe B sedangkan di Sofifi masih tipe D. 

Sebelumnya, Sherly telah meminta bantuan kepada Kementerian Kesehatan untuk melakukan evaluasi mulai dari pelayanan, manajemen dan SDM. 

Ia berharap, di akhir Desember Tahun ini, sudah tuntas perbaikan rumah  sakit CB, sehingga mulai Januari 2026 kita akan mulai dengan manajemen baru yang lebih baik. 

Selain itu, di hadapan Komisi IX, Sherly berharap agar dapat disampaikan kepada Kementrian Kesehatan terkait pembangunan infrastruktur rumah sakit Sofifi. 

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Oban Tabroni, menyampaikan, tujuan kunjungan kerja kali ini ke Provinsi Maluku Utara untuk menyerap aspirasi, sehingga aspirasi yang  telah diperoleh nanti akan dibawa ke dalam RDP dengan mitra kerja yang ada sehingga bisa menjadi solusi bagi kita semua. 

Rapat antara Pemda Provinsi Malut bersama Komisi IX DPR RI, juga di hadiri oleh para mitra kerja yang terdiri dari kementerian Kesehatan, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, BPOM, Badan Gizi Nasional, BKKBN dan BP2MI. (AdpimMalut25)