Rakorda DP3A 2024 Malut: Fokus pada Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
TERNATE _ Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) mengelar rapat koordinasi (Rakorda) Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 dengan tema "Sinergi Pusat dan Daerah Mewujudkan Perempuan Mandiri dan Ramah Anak."
Rakorda yang berlangsung di Hotel Batik, Selasa (21/05/24), dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Malut Drs. Syamsuddin Abdul Kadir, M.Si, dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Malut, Kepala Balitbangda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala OPD terkait, Kadis DPPPA Kabupaten/Kota se- Maluku Utara, Perwakilan Organisasi Perempuan, Akademisi Perempuan, Instansi terkait di Provinsi Malut, serta Forum Anak Provinsi Malut, turut juga dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Malut Ibu Darmawati Syamsuddin dan para peserta.
Dalam sambutannya, Samsuddin A Kadir mengatakan bahwa pemerintah terus berkomitmen melindungi perempuan dan anak sesuai arahan Presiden untuk menyelesaikan Lima isu prioritas perempuan dan anak selama periode 2020-2024, yang salah satu diantaranya adalah penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Saat ini, indikator dan target keberhasilan pembangunan PPPA yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan juga Renstra Dinas PPPA Provinsi Maluku Utara, seharusnya juga menjadi indikator dan target keberhasilan perlindungan perempuan dan anak di seluruh wilayah," ujar Pj. Gubernur.
Melalui Rakorda diharapkan sinergitas kita dapat mencapai tujuan bersama, yaitu Maluku Utara yang aman bagi perempuan dan anak.
Sementara, Kadis DPPPA Provinsi Malut Hj. Musrifah Alhadar, S.Pi.,M.Si mengatakan bahwa Rakorda Pembangunan PPPA tahun 2024 bertujuan untuk memperkuat komitmen mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melakukan identifikasi tantangan, solusi, dan capaian di Provinsi, Kabupaten/Kota.
Ia berharap Rakorda tersebut dapat tersampaikannya laporan hasil evaluasi kinerja program PPPA yang dilaksanakan di Kabupaten/ Kota, laporan capaian DAK Non Fisik PPPA serta dapat tersebarkan program/ Kegiatan PPPA yang sudah dilakukan di kabupaten/Kota, serta Rencana Aksi Percepatan Pencapaian target Pembangunan PPPA.
Dalam kesempatan itu, Menteri PPPA RI yang diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan RI Ibu Destri Handayani mengatakan bahwa Pemerintah pusat melalui kementerian P3A memiliki komitmen untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai arahan Presiden untuk menyelesaikan Lima isu prioritas perempuan dan anak selama periode 2020-2024.
“Harus ada sinergi satu sama lain untuk memastikan kita berada dalam satu arah dan tujuan bersama saling memberi masukan antar pusat dan daerah itu sangat menentukan,” ungkapnya. (Ms/Adm)
