Malut Bergerak! Pemprov Genjot Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik 2025

SOFIFI- Pemerintah Provinsi Maluku Utara, melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku Utara, melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik ( PEKPPP) dari Kementrian PAN-RB, bertempat di ruang rapat lantai 4 kantor Gubernur Maluku Utara, Rabu (17/09/25), yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. Syamsuddin Abdulkadir,M.Si, mewakili Gubernur Maluku Utara.

Sosialisasi ini dihadiri oleh  Kedeputian Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB (Via daring), Karo Organisasi, Drs. M.Jamdi Tomagola,M.Si, Perwakilan dan Pimpinan OPD lingkup Provinsi Malut, dan peserta Sosialisasi yang terdiri dari Bagian Organisasi/Bagian Hukum dan Organisasi, dan Dukcapil Kabupaten/Kota se-Maluku Utara, serta peserta lainnya via daring.

Acara dimulai dengan pembacaan Core Values ASN BerAKHLAK yang diikuti oleh seluruh peserta yang hadir.
Penyelenggaraan PEKPPP dimaksud merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk mengukur, menganalisis dan meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada organisasi penyelenggara di lingkungan pemda Provinsi, kabupaten/kota yang secara langsung menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

"Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya pelayanan publik dalam rangka kebutuhan dasar setiap warga negaranya atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif. Pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan terutama urusan pemerintahan wajib yang terkait atau tidak terkait dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerahnya," Ucap Sekda mengawali sambutannya

Dikatakan Sekda bahwa, pelayanan publik merupakan wajah nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Kualitas pelayanan publik akan menuntutkan seberapa besar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai rutinitas administrasi, tetapi juga sebagai upaya nyata untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar cepat, mudah, transparan, akuntabel serta berkeadilan.

Menurutnya, Tahun 2025 ini kita di maluku utara menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Masyarakat menuntut layanan yang lebih responsif, lebih digital, dan lebih inovatif. 

Untuk itu, melalui kegiatan sosialisasi ini, Sekda berharap semua pihak terkait dapat menyamakan persepsi, memperkuat komitmen dan membangun sinergi antar instansi agar pelayanan publik di Maluku Utara tidak hanya memenuhi standar minimal, tetapi mampu menghadirkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat, harap Sekda. 

Sekda menekankan tiga hal penting dalam sosialisasi ini yaitu; pertama komitmen pada integritas dan transparansi. Kita tidak boleh lagi memberikan ruang pada praktik-praktek yang menghambat pelayanan, apalagi yang merugikan masyarakat. 

Kedua inovasi dan pemanfaatan teknologi digital. Mari kita dorong transformasi layanan berbasis elektronik agar lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk di wilayah-wilayah kepulauan yang jauh. 

Ketiga kolaborasi dan evaluasi berkelanjutan. Pemantauan dan Evaluasi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana perbaikan. Karena itu setiap hasil evaluasi harus ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata di lapangan." Tandasnya. 

"Sebagai Gubernur sekaligus sebagian dari generasi muda saya percaya bahwa Maluku Utara memiliki energi besar untuk melakukan lompatan kemajuan. "Mari kita jadikan pelayanan publik sebagai lokomotif perubahan, sebagai bukti bahwa birokrasi kita mampu bekerja profesional, inovatif, dan berpihak kepada rakyat." Pintanya mengutip Gubernur. 

"Kami berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian, mohon untuk diperhatikan dengan baik setiap materi yang disampaikan, agar kegiatan sosialisasinya dapat berjalan dengan baik, sehingga yang kita perlukan evaluasi kinerja tentang kita juga akan bernilai baik." Tutupnya.

Untuk diketahui kegiatan Sosialisasi ini berlangsung selama dua hari, dari tanggal 17 sampai 18 September 2025. (Humas/Adpim)