Gubernur Malut Paparkan Program Skala Prioritas pada Musrenbang RKPD 2026

TERNATE,- Gubernur Maluku Utara Sherly Laos memberikan apresiasi kepada Forkompinda atas sinergi komunikasi yang terjalin dengan baik selama ia memimpin Maluku Utara dan kestabilan daerah menurut Sherly tidak bisa tercapai tanpa sinergi Forkompinda dan Pemerintah Daerah masing-masing. Hal tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos saat membuka dengan resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026 Provinsi Maluku Utara (Musrenbang RKPD 2026) di Gamalama Ballroom Bella Hotel Ternate, pada Kamis (24/04/25).

Gubernur Malut mengatakan tujuan kegiatan Musrenbang untuk mengsinkronisasi program Pemerintah daerah yang bersinergitas dan meminta kepala daerah yang hadir untuk terus menjaga komunikasi yang baik dengan Forkompinda daerah masing-masing, karena dibutuhkan stabilitas yang baik untuk menghasilkan kestabilan di daerah bagi pertumbuhan ekonomi.

"Pada akhirnya tujuan kita semua di sini dan tugas kami sebagai Gubernur Maluku Utara memastikan bahwa program strategis nasional, program Asta cita dari Presiden Prabowo, terimplementasi In Line dengan program Pemerintah Provinsi dan 10 kabupaten/Kota di Maluku Utara," ujar Sherly.

Musrenbang akan menghasilkan sebuah dokumen yang ditandatangani tetapi tanpa sinergitas, tanpa komunikasi yang baik, tanpa kerja sama yang baik, dokumen itu hanya dokumen. 

Pada kesempatan itu, Sherly membagikan program prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diharapkan bisa bersinergi dengan Kabupaten/Kota.

Enam program skala prioritas antara lain di bidang Pendidikan dimana dalam program 100 hari kerja, Pemerintahan Sherly Sarbin menggratiskan biaya komite untuk SMA, SMK dan SLB yang sudah berjalan di bulan April ini.

"Prioritas saya dan Pak Sarbin terkait pendidikan gratis akan kita launching secara resmi pada hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei," ujarnya.

Ia juga menambahkan, saat kunjungan Mendikti terjadi pembicaraan bersama antar Pemprov, Rektor Unkhair dan Mendikti untuk konfirmasi anggaran yang dialokasikan oleh Pemprov untuk melaunching Kartu Indonesia Pintar Kuliah Daerah Maluku Utara.

Ia memberi apresiasi kepada Pemerintah Morotai dan Halteng yang sudah melakukan beasiswa yang sama dengan universitas di Malut.

“Harapan saya, 8 Kabupaten dan Kota lainnya di Maluku Utara bisa mendukung terutama Haltim dan Halteng yang bisa berkoordinasi, jika APBD sendiri tidak cukup bisa minta dukungan dari CSR Swasta,” ucapnya.

Yang ketiga, Gubernur membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan, dan keempat tentang infrastruktur kondisi jalan dan jembatan.

"Saya menerima sekitar 200 laporan dengan kondisi jalan dan jembatan yang memang sangat ekstrim tidak bisa dilewati, banjir, kecelakaan motor, dan mobil," ungkapnya.

Untuk itu, Gubernur mengajak untuk mencari solusi bersama, berkomunikasi sehingga minimal 5 tahun ruas-ruas yang sering membuat kecelakaan atau yang menggangu proses mobilisasi bisa diminimalisir, datanya agar disampaikan Kepala Dinas PU Kabupaten/Kota saling berkoordinasi dengan provinsi.

Dan yang terakhir adalah Perikanan dan Pertanian dengan adanya bantuan pemerintah, agar di koordinasikan dan disinkronkan sehingga 10 kabupaten/Kota serta Provinsi, untuk perikanan dan pertanian masing-masing punya program 5 tahun ke depan, pembangunannya fokus ke daerah tertentu sehingga Malut punya satu kawasan yang terukur hasilnya ada, sehingga ketika ada kunjungan Menteri, kita bisa tunjukkan hasilnya.

Begitu juga dengan Perikanan, yang sentra Perikanan nya sudah terbangun tahun ini, akan ada perbaikan, jadi dibuat master plan bagaimana pasnya membangun pabrik esnya, jelasnya.

Saya mengharapkan, ke depan kita sering berkomunikasi, dan mari kita sinkronkan program karena tujuan kita sama meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, Provinsi tidak bisa berbuat tanpa dukungan dari pemerintah 10 kabupaten/Kota. 

Terakhir program koperasi Merah Putih, yang di Maluku Utara jumlahnya 1300 melebihi jumlah desa di Malut 1200. Namun tidak semuanya masih beroperasi.

Oleh karena itu, Gubernur meminta kepada Kadis Koperasi dan UKM untuk melakukan uji coba 10 saja satu kabupaten satu di convert diubah menjadi koperasi Merah Putih dari koperasi yang sudah ada.

Pembukaan Musrenbang RKPD ini dilanjutkan dengan mendengarkan paparan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, diskusi lintas sektor dengan Narasumber dari kementerian PPN Bappenas RI, Dirjen Bina Bangsa Kemendagri RI, serta Kemenkop dan UKM RI, serta diskusi secara daring dan luring. 

Turut hadir dalam acara ini, Sekda Provinsi Malut, Syamsuddin Abdul kadir, Ketua TP PKK Provinsi Malut, Rusni Sarbin, Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kemendagri, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Pemda Kabupaten/Kota, Para Asisten lingkup Provinsi Malut, Para Staf Ahli, Instansi Vertikal, Akademisi, Lembaga Non Pemerintah, Mitra( Perbankan se-Malut), Ketua LSM se-Indonesia Malut, serta kurang lebih 300 peserta Musrenbang.(AdpimMalut25).