Gubernur Malut Buka HLM TPID dan P2DD Provinsi Malut Tahun 2025

TERNATE - Pemerintah Provinsi Maluku Utara bekerja sama dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, melaksanakan Kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan Tema Penguatan Kemandirian Pangan Untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Ekonomi Daerah bertempat di lantai 2 Sahid Bella Hotel, Jum'at, (21/03/25)

Kegiatan ini dibuka dengan resmi oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, dan turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Dwi Putra Indrawan, Bupati Halsel, Sekda Morotai, Asisten 2 Halteng, Asisten 2 Halut, Sekkot Ternate, Kepala BPS Provinsi Malut, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Malut terkait, serta Perwakilan TPID 8 Kabupaten/Kota.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur dalam arahannya mengatakan bahwa, inti dari Rapat ini adalah pengendalian inflasi daerah dan percepatan jenis digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah seperti yang sudah jelaskan oleh Kepala perwakilan Bank Indonesia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menurut Gubernur, inflasi Maluku Utara sangat bergantung kepada pasokan pangan dari luar dan Empat indikator dari inflasi di Maluku Utara adalah pertama Ikan, kedua Beras, ketiga Barito, Keempat Ayam dan Sapi.

Gubernur merumuskan untuk jangka panjangnya satu-satunya solusi untuk mengontrol harga bahan baku yang tinggi adalah dengan Swa-Sembada Pangan.

"Maluku Utara harus memiliki ketahanan pangan sendiri dan haruslah Swasembada. Untuk itu kita harus punya roadmap yang jelas untuk 5 tahun ke depan yang Rencananya akan saya bahas secara detail di Rakor bersama 10 kepala daerah nantinya, kebetulan ada meeting seperti ini akan saya berikan poin-poinnya dan kemudian harapannya akan dibahas di musrenbang masing-masing," ujarnya.

Ditambahkan Gubernur, di akhir bulan April Nanti Pak Mendagri akan melaksanakan Rakor bersama dengan 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyinggung soal mengimplementasi makanan bergizi gratis sesuai dengan arahan dari presiden dan sesuai budget, maka supply dan harga bahan baku di Maluku Utara ini harus lebih murah dan satu-satunya cara lebih murah adalah dengan Swasembada itu sendiri.

"Untuk melakukan Swasembada pangan di Maluku Utara kita punya lahan yang luas kita punya lahan yang subur kita punya sumber daya manusia yang tenaganya masih ekonomis untuk itu diperlukan kerjasama dari 10 Kabupaten Kota untuk efisiensi ekonomis, untuk itu diperlukan kerjasama dari 10 Kabupaten Kota untuk mementaskan masing-masing area di mana mereka mau melakukan atau menyediakan lahan untuk peternakan, lahan untuk pertanian, dan lahan untuk pengembangan." Jelasnya.

Selanjutnya dalam mendukung program Swasembada ini sebagai langkah awal, Gubernur memilih Halut dan Halbar sebagai percontohan untuk program Swasembada, karena berdasarkan dari mapping hutan produksi dan lahan kosong yang dimiliki Halbar dan Halut memiliki luas yang cukup banyak serta potensinya besar untuk bisa dilakukan Swasembada peternakan, pertanian dan perkebunan.

Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pengendalian inflasi serta mendorong akselerasi digitalisasi pemerintah daerah.

Gubernur Malut berharap kita semua bisa berkolaborasi untuk membentuk karya yang lebih baik.(AdpimMalut25).