Gubernur Malut Bersama Jajaran Mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

Ternate _ Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, di dampingi Forkopimda Maluku Utara, bersama Kepala BPS Provinis Maluku Utara, Kabulog Ternate, Ketua Kadin Maluku Utara, Para Kepala OPD Provinsi Maluku Utara, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian.

Rakor virtual yang diadakan di Kantor Perwakilan Pemda Malut Eks Crisant Ternate, pada Senin (24/10) kemarin itu, merupakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Mingguan tentang Inflasi Daerah pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Rakor ini juga diikuti Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetio, Dari Dirjen Kementrian Perdagangan, Kepala Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian, Dedi Nursamsi, Kepala Staf Umum TNI Letjen Eko Margiono, Jammuda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung, Fery wibisono, Kabreskrim Polri Komjen Agus Andrianto, serta seluruh Kepala Daerah.

“Kita tahu bersama bahwa inflasi merupakan salah satu isu global dan menjadi perhatian oleh seluruh dunia dikarenakan dampak dari Covid-19, serta pengaruh akibat perang antara Rusai dan Ukraina, sehingga sangat mempengaruhi pasokan energi dan pangan dunia yang berimbas kepada situasi ekonomi dan keadaan keuangan” papar Mendagri.  

Lebih lanjut, Mendagri mengatakan banyak negara yang menahan pangannya masing-masing untuk kepentingan rakyat, demikain juga energi serta harga minyak sangat tinggi lebih dari $100/barel, sehingga banyak negara mengalami inflasi yang cukup tinggi, seperti Turky sudah mencapai 83% inflasi,  Libanon 162%, Sri langka sudah 98%, Laos sudah mencapai 34% inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa yang membuat biaya hidup rakyat menjadi tinggi.

“Indonesia pada posisi yang relatif masih landai pada kisaran 5,95% , oleh sebab itu kita harus searah mengutamakan pendampingan kepada daerah agar tidak ragu-ragu untuk menggunakan instrumen keuangan pada APBD, sekaligus mengaktifkan satgas pangan atau tim pengendali inflasi daerah masing-masing, karena angka nasional merupakan penjumlahan dari langkah-langkah yang dilakukakn oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, semuanya harus bergerak bersama, kalau semua daerah bisa mengendalikan infalsi di daerah masing-masing, maka secara nasional akan jauh lebih mudah untuk dikendalikan” urai mantan Kapolri itu.

Disampaikan hasil Monev oleh Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bahwa Pemda telah mengambil langkah-langkah Pengendalian Inflasi Daerah, terutama dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, namun upaya tersebut secara keseluruhan belum memperhatikan komuditas pembentuk terjadinya Inflasi Daerah.

Mendagri memgungkapkan, sebanyak 294 Pemda, telah melakukan pemantauan harga dan stok, guna memastikan kebutuhan tersedia, 202 Pemda telah melaksanakan rapat Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah, 67 Pemda telah melaksanakan pencanangan gerakan menanam, 219 Pemda telah melaksanakan Operasi Pasar Murah bersama dinas terkait, 189 Pemda telah melaksanakan Sidak ke pasar dan distributor, agar tidak menahan barang, 165 Pemda telah berkordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, 90 Pemda telah merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi, serta 44 Pemda telah memberikan bantuan transportasi dari APBD.

“Kurang lebih ada 10 solusi dalam pengendalian inflasi yaitu kunci utama yang menjadi prioritas dan sinergi semua stakeholder, komunikasi publik dengan baik sehingga masyarakat jangan dibuat panik, aktifkan TPID pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, tim harus memperkuat sinergi dan konsisten. Selain itu, harus mengaktifkan Satgas Pangan, Penyaluran BBM bersupsidi harus tepat sasaran, harus melaksanakan penghematan energi, harus melakukan gerakan tanam cepat panen, melakukan kerja sama antar daerah, intensifikan jaringan pangan sosial, dan kepada BPS Provinsi dan Bank Indonesia agar supaya mengumumkan angka infalsi hingga Kabupaten/Kota” tegasnya.

Mendagri Tito juga menambahkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, rakor inflasi perbulan nantinya beliau yang akan memimpin secara langsung kepada semua Tim Inflasi Daerah atau di tingkat nasional. (Adpim/red)