Buka Rakor Administasi Kependudukan// Sekprov: Tingkatkan Kinerja untuk mencapai Target

TERNATE - Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir menekankan agar pelayanan administrasi Kependudukan harus mencapai target oleh seluruh jajaran Dukcapil Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini disampaikan saat dirinya membuka kegiatan Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan se-Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan di Muara Hotel, Rabu Malam (10/9/25). 

"Sebagaimana target capaian pada tahun 2025 diantaranya, perekaman KTP-El sebesar 99,7%, penerbitan akta kelahiran sebesar sebanyak 99, 5% dan kartu identitas anak sebesar 60%." Ungkap Sekprov. 

Menurutnya, Rapat Koordinasi Adminduk kali ini, fokus pada peningkatan pelayanan percatatan sipil sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan yang mengarah pada pelayanan berbasis online. 

"kedepannya pelayanan adminduk tidak lagi fokus pada pelayanan tatap muka tapi secara bertahap menuju pada pelayanan berbasis online dengan garda terdepan adalah desa dan kelurahan serta  fasilitas lainnya yang terkait dengan administrasi kependudukan". Kata Samsuddin 

Ia kemudian mengajak kepada seluruh jajaran Dukcapil Kabupaten/Kota dan Propinsi untuk terus bekerja keras, koordinasi dan berkomitmen untuk meningkatkan cakupan pelayanan administrasi kependudukan. 

Target Kinerja Adminduk ini menjadi acuan kita dalam Upaya meningkatkan kinerja Adminduk dan haruslah memotivasi kita untuk bisa mencapi target. Ungkapnya 

Sementara itu, Plt Kadis Dukcapil Malut, Husen, dalam laporannya menyampaikan, sesuai dengan arahan Ibu Gubernur terkait dengan layanan terpadu penerbitan akta kelahiran di rumah sakit provinsi, sejak tanggal 25 Agustus layanan telah dimulai di RSUD Chasan Boesorie dan RS Sofifi. 

"Jadi masyarakat yang melakukan persalinan di kedua Rumah Sakit tersebut, sudah langsung mendapatkan layanan administrasi kependudukan berupa akta kelahiran dan kartu keluarga perubahan". Ucapnya. 

Ia juga mengatakan, rakor yang dilakukan ini, sekaligus dilanjutkan dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar pihak RS dengan dukcapil Kabupaten/Kota dan juga Coaching Clinik antar admin petugas yang akan dikembangkan dengan klinik persalinan lainnya. 

Rakor ini juga akan dibahas terkait integrasi layanan dengan kementerian agama pada KUA. 

"Selain mendapatkan buku nikah, juga bisa mendapatkan layanan aminduk terpadu, KTP, KK baru dan KK perubahan orang tua". Ucap Husen. 

Selain itu juga pelayanan Aminduk di Desa, yakni pelayanan dokumen aminduk di desa berupa pengajuan persyaratan dan pencetakan dokumen kependudukan di desa. 

Rakor pelayanan Aminduk ini melibatkan jajaran Dukcapil Kabupaten/kota serta narasumber yang diundang yakni Kadis Dukcapil Kabupaten Wonogiri, Herdian