PEMPROV GELAR RAKOR PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

PEMPROV GELAR RAKOR PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

TERNATE - Mewakili Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba, Lc, Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ir. Sri Haryanti Hatari membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Tahun 2022, pada Selasa (24/5/2022), di Hotel Batik, Ternate.

Dalam kesempatan itu, Ir. Sri Hatari membacakan sambutan Gubernur, yang mengatakan bahwa kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas daratan dan kepulauan yang begitu luas, serta jumlah Provinsi 34 dan 514 kabupaten/kota, maka Presiden melimpahkan kewenangannya dalam bentuk Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan urusan kabupaten/kota, dan tugas Pembantuan kabupaten/kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

“Posisi strategis Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dimana Gubernur mengemban 46 jenis tugas dan wewenang yang bersifat atributif, yang artinya kewenangannya langsung diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan” jelasnya.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dibutuhkan dalam rangka memperpendek rentang kendali pusat terhadap daerah, khususnya daerah kabupaten/kota, Gubernur tidak hanya bertugas melaksanakan Binwas ke kabupaten/kota, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga memiliki kewenangan mengkoordinasikan instansi vertikal di wilayahnya, demi untuk menciptakan keseimbangan hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Gubernur menganut Integrated Perfectoral Sistem artinya sebagai bentuk konsistensi pemeliharaan negara kesatuan agar tidak menimbulkan tumpang tindih urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sebagai pedoman dan mekanisme pelaksanaan 46 tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Pengaturan Organisasi Perangkat Gubernur, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 33 Tahun 2018.

“Oleh sebab itu, untuk tindaklanjut dari Permendagri tersebut maka diterbitkan Keputusan Mendagri Nomor 100-722 Tahun 2022 Tentang Program dan Kegiatan Pelimpahan Tugas dan Wewenang, serta penugasan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan, Kemendagri tahun anggaran 2022, dimana telah dilimpahkan tugas dan wewenang dari Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang disertai alokasi anggaran untuk membiayai 8 dari 46 urusan yang dilimpahkan ke Provinsi yang terbagi menjadi 4 Satker yaitu, Satker Serda, Satker Bappeda, Satker Inspektorat,  Satker PTSP” paparnya.

Harapan Gubernur dua periode yang dituangkan melalui sambutan tersebut adalah, adanya komitmen dari seluruh pimpinan OPD untuk dapat menyelenggarakan 8 urusan yang telah dilimpahkan sebaik mungkin, selain itu melalui rakor ini adanya masukan dan saran, serta mendapatkan pencerahan tambahan pengetahuan terkait Kedudukan dan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi.

Turut hadir pada rakor tersebut yakni Kepala Inspektorat Malut, Nirwan MT. Ali, Staf Bappeda Malut, Staf Sekretariat Daerah, Staf Biro Pemerintahan, PTSP, DPKAD, Biro Organisasi, dan Biro Hukum. (*/red.)

©MalutProv

Berita Terkait

Artikel Terpopuler

10 Mar-2020
Rapat Anggota Tahunan (RAT) Ke-XVI

08.00 WIT - Gedung New Plaza, Tobelo

12 Mar-2020
Seminar Pengusulan Sultan Zainal Abidin Syah dari Tidore sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesi

08.30 - Aula Bung Hatta Gedung Pascasarjana, Lantai 2 Universitas Negeri Jakarta, DKI Jakarta

26 Feb-2021
pelantikan kepala daerah yang di lantik oleh Gubernur

10.00 - selesai - aula nuku

Ruang Multimedia