Melalui Rakor Bappeda, Asisten II Dorong Pembangunan Harus Sejalan Dengan Kesejahteraan Masyarakat

RP/III/08.05.2026/PROVMALUT
#Melalui Rakor Bappeda, Asisten II Dorong Pembangunan Harus Sejalan Dengan Kesejahteraan Masyarakat#

TERNATE – Gubernur Provinsi Maluku Utara yang di wakili oleh Asisten II, Sri Haryanti Hatari membuka secara resmi Rapat koordinasi (Rakor) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Maluku Utara, Jumat (8/5). 

Mengambil tempat di Royal Resto Ternate, Asisten II berujar forum ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi merupakan bagian penting dari upaya kita untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar menjadi instrumen utama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

“Forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan konsolidasi perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 dan 2027” ujar Sri Hatari.

Peningkatan kinerja, lanjut Asisten II, pembangunan daerah harus menjadi perhatian utama bagi kita. Paradigma pembangunan harus bergeser dari sekedar mengejar output menjadi mengejar _outcome_ dan _impact_ .

Beberapa langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan, antara lain:
1. Penguatan kualitas berbasis data
2. Reformasi kualitas belanja daerah
3. Penguatan kinerja indikator makro
4. Penguatan kapasitas fiskal daerah

"Pendekatan perencanaan ke depan juga harus semakin diarahkan pada pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Kita perlu menyadari bahwa pola perencanaan yang sektoral tidaklah cukup, yang diperlukan kedepan adalah pendekatan kawasan serta tema pembangunan utama," ucapnya.

Dalam arahannya Asisten memberikan penekanan pada beberapa isu strategis: 
* Pertama, penghapusan kemiskinan ekstrem Pendekatan yang kita lakukan harus  lebih terarah, terpadu, dan berbasis data mikro. Intervensi harus menyentuh langsung rumah tangga sasaran.
* Kedua hilirisasi sumber daya alam.  Hilirisasi harus menjadi pengungkit utama ekonomi daerah, namun harus diimbangi dengan perlindungan lingkungan, peningkatan kapasitas kinerja lokal serta manfaat ekonomi yang merata.
* Ketiga, ketahanan wilayah kepulauan.  Sebagai daerah kepulauan, kita harus memperkuat konektivitas, logistik, dan akses layanan dasar, agar masyarakat di daerah terpencil tidak tertinggal.

"Bappeda harus menjadi motor penggerak pembangunan, bukan hanya penyusun dokumen, tetapi pengarah kebijakan dan pengendali pembangunan. Kepada BAPPENAS, Kami berharap dukungan-nya untuk memberikan afirmasi pembangunan daerah kepulauan seperti Maluku Utara, khususnya dalam penguatan  konektivitas, percepatan hilirisasi berbasis potensi daerah, pengembangan kawasan strategis, serta peningkatan kualitas SDM. Selain itu, kami juga berharap adanya penguatan sinkronisasi program pusat dan daerah, serta dukungan pembiayaan  inovatif guna mendorong percepatan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan" tegasnya.

Menutup arahannya beliau berharap forum ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, menyatukan langkah, dan menghasilkan perencanaan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan masa depan.  Dengan kerja sama dan kolaborasi yang kuat, saya yakin Maluku Utara akan mampu menjadi daerah yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Dokumentasi Kegiatan Klik Di sini