Kick Off RKPD 2027 : Pemprov Bidik Empat Point

RP/I/26.01.2026/PROVMALUT
#Kick Off RKPD 2027 : Pemprov Bidik Empat Point#

SOFIFI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara secara resmi memulai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Rancangan Awal RKPD. Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Ir. Sri Haryati Hatari.

Kick off meeting yang memiliki arti strategis tersebut menjadi titik awal proses perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan pada tahun 2027 mendatang.

RKPD merupakan dokumen strategis perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran dari RPJMD dan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan, ujar Asisten II saat membuka jalannya kegiatan.

Oleh karena itu, penyusunan RKPD tidak boleh dilakukan secara rutin administratif semata, tetapi harus disusun secara partisipatif, berbasis data, responsif terhadap isu strategis, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, timpal Sri Haryati.

Maluku Utara adalah daerah dengan potensi yang besar, baik dari sisi sumber daya alam, letak geografis yang strategis, maupun kekayaan budaya dan sumber daya manusianya. Namun daerah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah seperti ketimpangan wilayah, kualitas pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan daya saing daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sarmin S Adam, mengatakan RKPD 2027 harus mampu menjawab tantangan daerah dengan menetapkan prioritas pembangunan yang tepat sasaran, memperkuat sinergi antar perangkat daerah, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi.

Empat point penting dalam proses penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2027 yang berhasil dihimpun dalam jalannya rapat antara lain:
- Penguatan kualitas perencanaan, dengan menggunakan data yang valid dan analisis yang komprehensif.
- Penyelarasan program dan kegiatan dengan visi pembangunan daerah serta arah kebijakan pembangunan nasional.
- Fokus pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik.
- Efisiensi dan efektivitas anggaran, dengan mengedepankan program prioritas yang berdampak langsung.

Menutup arahannya, Sri Hatari berharap kick off meeting ini menjadi momentum menyelaraskan program pembangunan daerah dengan nasional untuk masyarakat Maluku Utara yang inklusif dan sejahtera. (Humas/Adpim)

Dokumentasi Kegiatan Klik Di sini