Imbas Pemangkasan TKD: APBD 2026 Malut Susut 709 Milyar

RP/IV/14.10.2025/PROVMALUT
#Imbas Pemangkasan TKD : APBD 2026 Malut Susut 709 Milyar.#

SOFIFI - DPRD Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Paripurna DPRD ke 2 Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2025/2026 yang beragendakan Penyampaian Penjelasan Kepala Daerah Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Prosesi yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Maluku Utara pada Selasa (14/10) tersebut menjadi salah satu langkah strategis yang akan menentukan arah pembangunan Maluku Utara pada tahun mendatang.

Sejak siang, Ruang Sidang DPRD telah dipenuhi oleh para pejabat eksekutif dan legislatif yang hadir untuk mengikuti rapat paripurna. Suasana khidmat tercipta ketika pimpinan sidang membuka acara, dilanjutkan iringan lagu Indonesia Raya menambah khidmat suasana sidang kala itu.

Barisan kursi penuh dengan kehadiran tokoh-tokoh kunci pemerintahan daerah, di antaranya Wakil Gubernur Maluku Utara, Ketua DPRD. Anggota DPRD, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Asisten, Staf Ahli Gubernur, Pimpinan OPD, ASN, serta Insan Pers. Kehadiran lengkap ini menjadi cerminan nyata dari komitmen bersama dalam membangun sinergi antara eksekutif dan legislatif demi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.

Dalam pengantarnya, Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray menyampaikan bahwa paripurna hari ini merupakan salah satu tahapan penting dalam rangka proses perencanaan pembangunan, dimana mendengarkan Penyampaian Penjelasan Kepala Daerah Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Ini bukan hanya menjadi dokumen yang hanya memenuhi aspek regulatif, namun menjadi komitmen Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan serta menjadi bukti Pemerintah menyejahterakan masyarakat. 

Secara simbolis, dokumen Raperda APBD TA 2026 beserta Nota Keuangan disampaikan oleh Wakil Gubernur kepada Ketua DPRD.

Dalam pidato resminya Wagub sampaikan bahwa proses penyusunan Raperda Provinsi Maluku Utara TA 2026 diawali dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur  dan Pimpinan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2026 pada tanggal 14 Agustus 2025. Dua dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan Raperda tentang APBD TA 2026 yang hari ini diajukan. 

Sebagai gambaran singkat dokumen Nota Keuangan atas Raperda APBD TA 2026 yang diajukan :

1. Pendapatan Daerah pada APBD-P 2025 sebesar Rp3.505 Triliun berkurang 20,23% sebesar Rp709 Miliar atau menjadi Rp2.796 Triliun
2. Belanja Daerah pada APBD-P 2025 sebesar Rp 3.498 Triliun berkurang 19,41% sebesar Rp 679 Miliar atau menjadi Rp 2.819 Triliun.
3. Pendapatan Asli Daerah berkurang 0,18% sebesar Rp2.107 Miliar dari APBD 2025 Rp1.167 Triliun atau menjadi Rp1.165 Triliun
4. Dari Target Anggaran Pendapatan Daerah dan Target Anggaran Belanja Daerah, maka Rancangan APBD 2026 mengalami Defisit Anggaran sebesar Rp23.246

Dalam suasana paripurna yang khidmat itu, Wakil Gubernur Sarbin Sehe menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, khususnya Badan Anggaran dan Komisi-Komisi, atas dedikasi, kerja keras, serta perhatian terhadap kepentingan masyarakat  dalam proses penyusunan dan pembahasan Raperda APBD 2026 ini. 

Sarbin Sehe berharap penjelasan ini dapat membantu pembahasan RAPBD Tahun 2026 pada tahapan selanjutnya, sehingga jadwalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dimaksudkan memberikan penjelasan dan keterangan mengenai gambaran umum tentang kondisi umum keuangan daerah.

Penyusutan APBD 2026 Malut bukan tanpa hal, melainkan imbas pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) nasional oleh Kementerian Keuangan di 2026 mencapai lebih dari 20 persen. (Humas/Adpim)

Dokumentasi Kegiatan Klik Di sini