Gubernur Malut komitmen berantas korupsi

Gubernur Malut komitmen berantas korupsi

Gubernur Maluku Utara KH, Abdul Gani kasuba, Lc benar-benar menunjukan keseriusannya dalam melakukan pencegahan korupsi. Hal tersebut terlihat setelah Mendagri Tjahjo Kumolo memboyong tiga kepala daerah yang diantaranya Gubernur Malut dan wakilnya, Gubernur Maluku dan wakilnya, Murad Ismail-Barnabas Orno dan Gubernur Lampung Arinald Djunaidi bersama wakilnya, Chusnunia Chalim.
saat mendatangi kantor KPK pada pukul 12:15 siang rabu (12/6).

Setelah melakukan pertemuan dengan KPK kurang lebih 3 jam, menteri dalam negeri Tjhajo Kumolo saat melakukan konfrensi pers dengan awak media mengatakan, hari ini kami diterima cukup lengkap baik pimpinan maupun pejabat struktural KPK yang mengantarkan tiga gubernur dan wakil gubernur yang terakhir dari 34 provinsi hasil dari pilkada serentak yang tadi adalah gubernur Lampung, Maluku dan Maluku Utara.

Lanjut Mendagri, kami diterima oleh KPK tadi banyak berdiskusi dan banyak masukan-masukan khususnya bagaimana gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

"Ketiga gubernur yang ada ini memiliki keinginan bersama untuk bersepakat sebagai agen pencegahan atau agen pemberantasan korupsi di daerah". Katanya

Mendagri juga menjelaskan terkait hasil pertemuan tadi membahas beberapa poin-poin penting termasuk area-area rawan korupsi dan adanya laopran-laporan masyarakat di daerah.

"Ketiga gubernur dan wakil gubernur ini sepakat untuk menjaga, karena mereka memiliki janji politik kepada masyarakat disaat kampanye sehingga paling tidak mereka dapat membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa". Terangnya.

(Kunjungan ini dilakukan) agar ada satu pandangan, satu visi untuk pencegahan masalah korupsi," pungkasnya.

Mendagri juga bepesan kepada setiap kepala daerah untuk mensosialisasikan pesan anti korupsi di setiap masing-masing daerah.

Sementara Gubernur Maluku Utara sendiri merasa senang saat berdiskusi dengan pimpinan KPK. Menurut gubernur sekali-sekali KPK harus mendatangi Maluku Utara.

"Saya merasa malu jika ada masalah di daerah saya, apalagi menyangkut korupsi. Jadi kalau ada masalah bukan hanya saya yang malu sendiri tapi semua kepala daerah juga ikut malu."

Bagi gubernur langkah pertemuan dengan pimpinan KPK ini sangat penting terutama kita sebagai kepala daerah harus berhati-hati dalam menggunakan anggaran rakyat demi kemakmuran masyarakat.

"Pencegahan korupsi harus diseriusi agar pembangun dapat berjalan dengan baik agar pembangunan bisa menyetuh secara langsung pada kebutuhan masyarakat dan daerah pun menjadi berkembang." Katanya.

Mendagri beserta tiga kepala Daerah saat melakukan konferensi pers juga di dampingi pimpinan KPK Saut Situmorang. (Humas Prov Malut Biro PKKP)

©MalutProv

Berita Terkait

Artikel Terpopuler

03 Oct-2022
Festival Literasi

10;00 - Aula Nuku Lantai 2 Kantor Gubernur Sofifi

03 Oct-2022
Pemeriksaan PDTT Atas Perencanaan Anggaran dan Belanja Modal TA 2021 dan 2022

10:00-selesai - Menyesuaikan dengan kondisi Pemerintah Provinsi Maluku Utara

06 Oct-2022
Deklarasi Dokumen Final RZWP-3-K Provinsi Maluku Utara Pasca Konsultasi Publik

13:30 - Selesai - Ruang Rapat Lantai IV Kantor Gubernur, Jln Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No 1 Sofifi Maluku Uta

Ruang Multimedia